Tim Editor
"Saya ingin menyampaikan sejumlah strategi, apabila Demokrat diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari pemerintahan dengan tujuan membangun bangsa Indonesia lebih baik," ujar Agus di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/3/2018).
Sembilan strategi itu perlu dijalankan agar lima sasaran besar Partai Demokrat tercapai. Lima sasaran itu adalah penyediaan lapangan pekerjaan, pendapatan dan daya beli masyarakat yang meningkat, berkurangannya kemiskinan, hubungan negara dan rakyat makin rukun, serta keadilan, kebebasan dan keamanan lebih baik.
Strategi pertama adalah pelonggaran dan pengurangan jumlah pajak untuk mengatasi keadaan pertumbuhan ekonomi yang sedang melemah saat ini.
"Kita tahu saat ini keadaan pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang melemah, dan bukannya penambahan atau penggenjotan pajak yang kita inginkan. Di sini intensif fiskal dunia bisnis dapat membuka banyak lapangan pekerjaan, sehingga mampu meningkatkan daya beli yang semakin tinggi," ujar Agus.
Selanjutnya, Agus ingin melanjutkan pembangunan infrastrutur yang telah dikerjakan pada pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus mampu menjangkau seluruh kalangan, baik di kota maupun pedesaan.
Kemudian, Agus ingin mengembangkan UMKM dan program kewirausahaan dalam dunia teknologi yang saat ini tengah digemari. Menurutnya, pemerintah harus siap dalam regulasi dan bertransformasi ke dalam wujud lapangan pekerjaan yang baru.
Lalu pada strategi keempat yang disampaikan Agus, yaitu perlunya berfokus pada peningkatan kesejahteraan pendapatan para guru, pegawai PNS, dan buruh.
"Secara umum dalam kurun waktu lima tahun ke depan setelah pemilu 2019, gaji PNS, guru, dan upah buruh harus dinaikkan agar mampu meningkatkan daya beli yang lebih tinggi," lanjut Agus.
Dirinya juga sadar, program penanggulangan kemiskinan yang pernah dicetuskan pada era sebelumnya harus kembali dilanjutkan. Menurutnya saat pemerintah memberikan bantuan subsidi pada rakyat kecil, hal tersebut adalah bukti pemerintah bukan berpaham neo liberal.
"Program-program penanggulanan kemiskinan seperti subsidi, BPJS, Dana BOS, BLT yang diberikan oleh pemerintah bukanlah untuk menciptakan jurang ketimpangan antara kaya dan miskin. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menganut paham neo liberal, namun pemerintahlah yang harusnya sensitif untuk membantu masyarakatnya," sambung Agus.
Lebih lanjut, Agus mengatakan, Demokrat ingin kembali merajut hubungan keberagaman di masyarakat yang sempat merenggang karena berbagai isu intoleransi.
"Kita ingin kembali mempersatukan bangsa ini, bukan lagi dipisahkan hanya dengan narasi atau tagline apapun. Negara harus melindungi kaum minoritas tanpa menomor duakan kaum minoritas," tambah Agus.
Dia tak ingin pengalaman buruk di masa lalu kembali menghantui, terlebih praktik-praktik seperti menebarkan berita palsu atau hoaks, fitnah, black campaign, termasuk ujaran kebencian atau hate speech.
"Strategi terakhir atau kesembilan, penegakan hukum secara tegas, adil dan bebas dari kepentingan politik, dengan tetap mengedepankan rasa keadilan yang tidak boleh diabaikan. Negara, pemerintah, serta BIN, Polri dan TNI harus benar-benar netral, tidak berpihak dan independen," pungkas Agus.
