Tim Editor
Karoline mengatakan, untuk membangun jalur tersebut harus dilakukan pemotongan bukit antara Entikong-Tebedu. Namun program itu belum bisa dilakukan karena harus berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia.
“Selain memerlukan koordinasi dari pemerintah pusat dan negara tetangga, dorongan dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan. Sehingga ini juga harus menjadi salah satu perhatian kita dalam mempercepat pembangunannya,” kata Karolin, seperti dikutip Antara, di Ngabang, Rabu, (21/3/2018).
Saat Karoline hadir dalam peresmian PLBN Entikong, PLBN itu hanya berfungsi sebagai pos lintas batas manusia. Belum ada persiapan mengenai lalu lintas barang, padahal kegiatan ekspor-impor di kawasan tersebut sangat besar nilainya.
Nantinya, kata Karoline, proyek pelabuhan daratan tersebut akan dimanfaatkan untuk sejumlah fasilitas pendukung seperti area makan dan ruang memamerkan produk unggulan Kalimantan.
“Dengan demikian, dry port ini juga akan berfungsi sebagai sarana promisi produk-produk unggulan Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga : Pilkada Kalbar di Tangan Karolin
Karolin ingin kegiatan ekspor dan impor di kawasan tersebut meningkat dengan adanya dry port.
Berdasarkan data Kementerian PU, pembangunan dry port Entikong sudah dilakukan dengan dana yang bersumber dari APBN 2017 senilai Rp9,2 miliar. Kemudian, pembangunan tahap I juga menggunakan dana APBN 2017 senilai Rp48,725 miliar.
Untuk pembangunan tahap II PLBN Entikong dilakukan dengan dana APBN 2017 senilai Rp9,46 miliar dan tahap III dilakukan dengan dana APBN 2018 senilai Rp76,46 miliar.
