Tim Editor
Jakarta, era.id - Ketua Bidang Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pernyataan terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto, bisa membahayakan PDI Perjuangan. Habiburokhman pun meminta PDIP untuk menganggap ini serius.
Pernyataan Novanto yang dimaksud terkait dicatutnya nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus e-KTP. Dalam persidangan, Novanto menyebut keduanya menerima uang 500.000 dolar Amerika Serikat.
"Saya pikir ini sesuatu yang tidak baik buat Pak Masinton dan partainya, namanya disebut-disebut begitu di forum resmi di depan wartawan-wartawan. Sehingga sangat penting buat Pak Masinton, Mbak Puan, Mas Pramono, bila perlu gugat. Gugat aja bisa saja kok ada yang berbohong," kata Habiburokhman dalam sebuah acara diskusi di TIM, Jakarta, Sabtu (24/3/2018). Dalam acara diskusi itu, turut hadir Politikus PDIP Masinton Pasaribu.
Apalagi, sambungnya, pernyataan Novanto ini disampaikan di dalam persidangan. Sehingga, jangan dianggap sebagai obrolan warung kopi biasa.
"Itu diutarakan di forum resmi di pengadilan yang ditanyakan oleh hakim dan jaksa. Sehingga menurut saya enggak bisa sesimpel itu juga bahwa keterangan hanya diminta ke terdakwanya saja tetapi juga pembuktinya," kata dia.
Ia menambahkan, saat ini penting untuk mencari kebenaran di balik pernyataan Novanto tersebut. Habiburokhman juga barharap pernyataan Novanto ini tidak disimpulkan dari satu orang saja, tapi dari pembuktian-pembuktian lain supaya dapat diuji kebenarannya.
"Jadi pembuktiannya enggak cuma satu orang saja. Penting untuk mencari yang benar yang mana. Dari omongannya Pak Novanto atau sebaliknya,” tuturnya.
Baca Juga : Sstt... Novanto dan Nazaruddin Mirip Loh
Pramono dan Puan sudah membantah ini. Pramono malah mengatakan, Novanto sedang mencari perhatian KPK agar jadi justice collaborator. Tudingan Novanto pun, kata Pramono, tidak memiliki dasar.
"Jika pencatutan nama hanya untuk mencari JC (justice collaborator) untuk meringankan hukuman, harusnya Setnov tidak asal bicara mencatut nama-nama," kata Pramono di Kompleks Istana, Kamis (22/3/2018).
Puan pun demikian. Dia mengatakan apa yang disampaikan Novanto tidak benar. Menurutnya, permasalahan hukum harus memiliki dasar dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Novanto di persidangan tidak bermakna apa-apa karena hanya berdasarkan kata orang lain.
"Ya saya juga baru mendengar apa yang disampaikan oleh Pak SN kemarin, apa yang disampaikan beliau itu tidak benar, tidak ada dasarnya," kata Puan di Jakarta, Jumat (23/3/2018).
