Tim Editor
“Apa yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan adalah kebenaran, bahwa PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tidak dalam kapasitas desainer kebijakan, dan meminta agar Gamawan Fauzi memberi penjelasan secara gamblang ke rakyat? Apakah pernyataan itu salah?” kata Rio Sambodo, di Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Rio meminta Partai Demokrat terbuka karena program e-KTP bermula dari Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi. Partai berlambang mercy ini harusnya bersikap kesatria dan mendorong Gamawan Fauzi mempertanggujawabkan perbuatannya.
"Serangan Demokrat seolah menutupi akar persoalan e-KTP tersebut yang memang terjadi saat pemerintahan SBY. Mengapa Demokrat terkesan sakit dan ada yang ditutup-tutupi?" ujar Rio.
Rio percaya jika PDIP dan Demokrat saling membantu menyelesaikan kasus e-KTP, maka akan menjadi nilai positif dalam pengungkapan kasus korupsi.
"Dan sekiranya Partai Demokrat sependapat dengan kami, bahwa segala sesuatunya dimulai dari pengguna anggaran, yaitu Pak Gamawan Fauzi maka ini bisa menjadi arah positif atas pengungkapan tuntas kasus korupsi tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik menyatakan, partainya tak memiliki masalah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, partainya memiliki hubungan baik dengan Jokowi.
Hal itu disampaikan Rachland menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang membantah PDIP berupaya memisahkan Jokowi dengan Demokrat.
"Hubungan kami selama ini dengan Pak Jokowi justru tak bisa dibilang buruk. Bahkan, Pak Jokowi dalam acara Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu mencoba kian mendekatkan diri kepada kami dengan menyebut dirinya juga Demokrat," kata Rachland melalui keterangan tertulis, Selasa (27/3/2018).
"Kami memandang serangan Hasto pada partai kami yang sering dan selalu tanpa alasan sesungguhnya merefleksikan konflik internal PDIP, yakni antara DPP PDIP dengan Presiden Jokowi," tambah dia.
