"Kita harap kan, pertama, bahwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI dia seharusnya mundur," ungkap
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Tama S Langkun melalui sambungan telepon, Senin (20/11/2017).
Tama mengatakan, terlibatnya Novanto dalam kasus mega korupsi e-KTP membuat integritas anggota parlemen menurun di mata masyarakat.
"Prespektif masyarakat kepada parlemen kan boleh dibilang tidak baik, dilihat dalam komentar di publik, sosial media," katanya.
Tama menambahkan, dampak Novanto terlibat masalah hukum juga memberikan pengaruh buruk bagi Partai Golkar. Elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu dinilainya merosot.
"Dalam konteks jabatan dalam partai politik, kita juga berharap ada sikap yang sama yg dilakukan, yaitu mengundurkan diri dari partai," ungkapnya.