Alasan Deputi Penindakan KPK Belum Update LHKPN

Tim Editor

Ilustrasi (Wilson/era.id)

Jakarta, era.id - Deputi Penindakan KPK yang baru saja dilantik, Brigjen Pol Firli menyebut bahwa dirinya sudah memberikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) terbaru. Akan tetapi, karena adanya gangguan dirinya harus mengulang kembali pelaporan tersebut.

"Kemarin saya dihubungi staf KPK namanya Ibu Hani. Itu saya sudah kirim tetapi dia bilang dibuka tidak bisa. Jadi terpaksa diulang. Padahal saya sudah lapor 2017 yang lalu," kata Firli kepada awak media di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/4/2018).

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengaku rutin memberikan laporan, termasuk surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak. 

Meski begitu, jelang pelantikannya, Firli menyebut petugas KPK yang menghubunginya mengaku telah menerima laporan kekayaan Firli dalam bentuk hardcopy

Baca Juga : Saat Direktur Penyidikan KPK Bikin Heboh


Infografis LHKPN (Sumber: elhkpn.kpk.go.id)

Baca Juga : KPK Lantik Deputi Penindakan dan Deputi Penuntutan

"Artinya (laporan) saya sudah masuk ke dalam. Saya lapor tempo hari 2017 ketika saya jadi Kapolda. Jadi setiap saya pindah jabatan saya kirim, itu kewajiban," jelas Firli.

Berdasarkan informasi yang dihimpun era.id di aplikasi LHKPN KPK, Kapolda NTB ini terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2002. Saat itu kekayaannya mencapai Rp162,9 juta.

Dalam laporan itu, Firli memiliki tanah dan bangunan di wilayah Bekasi senilai Rp125 juta. Dia punya Giro setara kas lainnya sebesar Rp37,9 juta yang berasal dari hasil sendiri. Tetapi, saat itu dirinya tercatat tak punya alat transportasi apapun. 

Tag: kpk

Bagikan: