Tim Editor
Anggota Komisi C DPRD DKI James Arifin Sianipar menilai anggaran tersebut pantas dinaikkan. Sebab, besaran bujet kunjungan kerja sebelumnya terlalu minim. Kenaikan itu juga, kata James, sudah sesuai prosedur dan diatur dalam PP 18 tahun 2017.
"Kan ada di situ (PP18), dana reses dibebankan pada APBD, bukan dari DPRD, kita hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)," kata James di ruang rapat Komisi C, Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).
Jika melihat bujet kunker anggota DPRD DKI periode sebelumnya hanya senilai Rp400 ribu per anggota. Besaran bujet itu jauh berbeda dengan anggota DPRD wilayah lain sebesar Rp4 juta. Menurutnya, kenaikan anggaran kunker itu penyesuaian dengan APBD daerah lain, seperti Sulawesi Selatan, dan Surabaya. Jadi, kata James, kenaikan itu bukan semata-mata karena keinginan anggota dewan.
Selain itu, menurut James, kenaikan itu juga seiring dengan beban kerja anggota dewan yang bertambah. Nantinya, setelah APBD DKI 2018 disahkan, anggaran baru mewajibkan anggota DPRD menjalani kunjungan tambahan sebanyak dua kali lipat.
Setiap anggota yang umumnya dibebankan untuk mengunjungi 6 titik kunjungan, mulai tahun depan menjadi 12 titik kunjungan. "Hitungan nya dalam sehari harus mengadakan 2 kali pertemuan dengan warga," kata James.
Pertimbangan yang telah dijabarkan James diharapkan dapat menjawab kritik terkait melonjaknya anggaran kunker. Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem ini sangat menyayangkan apabila suara miring masih mendominasi sehingga anggaran kunker tidak disahkan Kemendagri.
Ketika ditanya alokasi anggaran kunker 2017 dipakai lagi di tahun 2018, James mengeluh. Menurutnya, Rp400 ribu tidak cukup untuk kunker ke wilayah-wilayah di Jakarta. "Enggak, enggak cukuplah, uang transpor, uang makan di situ semua," keluh James.
Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Ruslan Amsari, menilai anggaran Rp 4 juta sehari itu masih terbilang kecil ketimbang beban kerja anggota dewan.
"Anggarannya enggak begitu besar, karena kita harus studi banding, Kunker," jelas Ruslan di Gedung DPRD DKI.
Menurutnya, kota sekelas Jakarta tidak seharusnya hanya sekedar kunjungan kerja ke daerah atau kota-kota lain. Sudah selayaknya anggota DPRD menyambangi luar negri, mengingat banyak ilmu yang bisa diadopsi di sana.
Ruslan mengatakan, anggota dewan di daerah lain bisa ke luar negeri empat kali, tapi anggota dewan di Kebon Sirih, sekalipun belum pernah mulai.
"Seharusnya malah DKI itu kunker-nya bukan ke daerah, ke luar negeri. Tapi kan sulit kita bicaranya (bahasanya)," kata Ruslan.
Seperti diketahui, RAPBD 2018 yang sedang digodok saat ini mencantumkan anggaran kunker DPRD DKI sebesar Rp107,7 miliar. Anggaran ini jauh berbeda dari tahun sebelumnya senilai Rp28,7 miliar. Total kenaikan anggaran tersebut mencapai Rp79 miliar.
