Tim Editor
Ada pihak yang menilai langkah Jokowi merupakan sesuatu yang salah karena dia berencana maju kembali dalam Pemilihan Presiden 2019.
"Bapak Presiden kan menggunakannya secara terbuka, jelas siapa yang menerima, kita akuntabel dengan penggunaan dana itu, ada administrasinya," kata Pratikno, usai peresmian Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (Simpel) dan sosialisasinya kepada kalangan perguruan tinggi di Kompleks Setneg Jakarta, Selasa (24/4/2018), dari Antara.
Pratikno mengakui anggaran untuk bantuan berupa sembako kepada masyarakat memang ada di kementerian yang dipimpinnya. Hanya saja menurutnya, penggunaannya di masa lalu berbeda dengan sekarang.
"Ada pos anggaran namanya Bantuan Sosial Presiden. Itu sejak zaman dulu kala juga ada," kata mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.
"Itu bukan pos yang baru sama sekali. Ini pos yang sudah ada sejak dulu, tetapi bagaimana bentuk pengunaannya kan berbeda-beda. Bapak Presiden kan menggunakannya secara terbuka, siapa yang menerima," katanya.
Baca Juga : Jokowi Ingin Dampak Gempa Banjarnegara Ditangani Serius
Selain pembagian sembako, sejumlah pihak juga menyoroti lelang elektronik (e-Lelang) untuk pengadaan tas sembako bantuan Presiden. Berdasarkan situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, proyek pengadaan itu senilai Rp3 miliar.
Lelang tas sembako presiden ini dibuat 20 April 2018 dan diadakan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Dalam situs LPSE, biaya pengadaan tas tersebut masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dengan nilai pagu paket sebesar Rp3 miliar dan Harga Prakiraan Sendiri (HPS) Paket Rp600 juta.
