Tim Editor
ERA.id - Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri menyinggung soal politik gentong babi atau pork barrel politic yang diduga dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu disampaikan Faisal saat dihadirkan oleh Tim Hukum Nasional (THN) Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai ahli dalam sidang lanjutan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).
Faisal mengatakan politik gentong babi merupakan teori yang berkembang di Amerika Serikat (AS) berkaitan dengan penggelontoran uang dalam proses pemilu. Dia pun mengaitkan teori ini di Indonesia, meski konteksnya berbeda.
"Kalau di sana (Amerika Serikat) umumnya dilakukan oleh anggota DPR, baik Senat maupun Kongres yang ingin terpilih kembali, mereka memasukkan proyek-proyek yang menggelontorkan uang banyak di daerah konstituennya, di distrik mereka itu, agar terpilih kembali," kata Faisal dalam persidangan.
Meski demikian, Faisal menyebut, warga Amerika tak bisa diiming-imingi sembako, melainkan lewat proyek pembangunan jembatan, jalan tol, dan lain sebagainya. Berbeda dengan di Indonesia yang diimingi pembagian bantuan sosial (bansos).
"Nah, jadi secara umum bisa dikatakan pork barrel ini di negara-negara berkembang wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi di Indonesia. Penduduk miskin ekstrem, nyaris miskin, rentan miskin, itu kira-kira hampir separuh dari penduduk," jelas Faisal.
"Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi karena mereka lebih sensitif terhadap pembagian-pembagian sejenis bansos utamanya bansos yang ad hoc sifatnya," sambungnya
Faisal juga menyoroti upaya KPK dan Kementerian Dalam Negeri yang sepakat agar tidak boleh ada pembagian bansos 2-3 bulan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, nyatanya pada Pilpres 2024, aturan tersebut tidak diterapkan.
"Pertanyaannya, pilkada dibatasi, pemilu tidak. Jadi kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos secara kuantitatif maupun kualitatif," ujar dia.
Selain menggelontorkan uang, Faisal mengatakan bahwa ada mobilisasi pejabat hingga ke level bawah. Dia mencontohkan aksi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika membagikan bansos beberapa waktu lalu.
"Ini yang saya tunjukkan misalnya Airlangga Hartarto yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi," ungkap Faisal.
