Kemendikbud Gagal Paham Soal HOTS

Tim Editor

    Sedang memuat podcast...

    Ilustrasi (Foto: UNB)

    Jakarta, era.id - Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai Kementerian Pendidikan dan Budaya gagal paham dalam membuat pertanyaan berstandar High Order Thinking Skills (HOTS) pada ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

    FSGI menerima laporan dari guru-guru daerah, telah terjadi pemahaman yang salah dalam pembuatan soal terhadap konsep HOTS itu sendiri. 

    "Soal Matematika yang diujikan untuk siswa SMP sebenarnya bukan lagi aplikasi HOTS tetapi sudah menjadi soal dengan tingkat KI dan KD yang lebih dalam dibandingkan KI dan KD yang ada pada mata pelajaran Matematika tingkat SMP. Lebih sesuai jika soal Matematika ini diujikan untuk siswa SMA," ujar Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim kepada era.id, Jum'at (27/4/2018).

    Satriwan juga menyesali pernyataan Mendikbud, Muhadjir Effendy yang menganggap enteng keluhan siswa di media sosial. Sastriawan menilai Mendikbud cenderung simplifikasi masalah dengan menyatakan, 'Kalau soalnya gampang bukan ujian'. 

    "Justru kami mempertanyakan, untuk menyelesaikan soal-soal yang berbasis HOTS ini, perlu pembelajaran dan siswa perlu dilatih, lalu kapan siswa dilatih untuk berpikir secara HOTS? Kan belum. Jadi kami sepakat kalau ada pernyataan telah terjadi malpraktek di dunia pendidikan Indonesia," ujar Sastriawan. 

    Baca Juga : Ujian Nasional dengan Soal Tingkat Tinggi

    Tidak hanya itu, FSGI juga merasa aneh dengan dalih Kemdikbud yang menyatakan soal-soal UNBK disesuaikan dengan standar internasional. Pasalnya selama ini FSGI melihat sarana prasarana, kualitas guru, kurikulumnya dan pembelajarannya belum berstandar international.


    Ilustrasi (era.id)

    ”Sekolah itu bukan hanya ujian. Bukan hanya evaluasi. Tetapi merupakan proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kalau prosesnya masih standar nasional, pembelajarannya juga masih standar nasional, mengapa evaluasinya harus dipaksakan berstandar internasional?” kata Sastriawan.

    Wakil Sekjen FSG lainnya, Fahriza Marta Tanjung, mempertanyakan peran dan fungsi yang dimainkan oleh Puspendik Kemdikbud, karena apa yang diujikan tidak sesuai dengan yang dipelajari.

    "Mengapa soal-soal UNBK tahun ini begitu kacau. Tidak bersesuaian dengan apa yang diajarkan dan apa yang diperoleh oleh siswa di sekolah,” ujar Fahriza.

    Fahriza berpandangan blunder yang dilakukan oleh Kemendikbud bukan hanya hari ini namun juga saat penerapan K-13 yang terkesan dipaksakan.

    “Bukan sekali ini saja kebijakan Kemdikbud blunder. Tentu kita ingat bagaimana penerapan K-13 yang terkesan dipaksakan dan ditinjau kembali hanya dalam hitungan bulan. Bahkan kebijakan Kemdikbud terkait Lima Hari Sekolah dianulir oleh Presiden. Padahal Kemdikbud memiliki Badan Penelitian & Pengembangan (Balitbang). Sudah bukan zamannya lagi memformulasi kebijakan sambil berjalan,” tutup Fahriza.

    Baca Juga : Permintaan Maaf Kemendikbud Terkait Kendala UNBK

    Tag: unbk ujian nasional

    Bagikan :