Menanti Respons Presiden Terkait Rekaman Rini-Sofyan
Tim Editor
| 30 Apr 2018 09:17
Ilustrasi (era.id)
Jakarta, era.id - Beredarnya rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir bikin heboh. Dalam rekaman percakapan itu, Rini dan Sofyan diduga membicarakan pembagian fee proyek negara.
Rekaman percakapan itu pertama kali diunggah oleh akun Instagram @om_gadun pada Jumat, 27 April 2018 dengan caption "Dashyaaatttt...!!!! Mau kelanjutannya? Om butuh 1000 likes #MafiaMigas #RIwayarpertaminakiNI."
Dalam unggahannya, @om_gadun menyebarkan konten berisi rekaman percakapan dengan cover tulisan "Rini Soemarno dan Sofyan Basir". Terakhir dilacak, akun ini telah berganti nama menjadi @pertahanan_sipil, setelah sebelumnya juga sempat mengganti nama menjadi @walikota_parung.
Dalam rekaman tersebut, si empunya suara perempuan yang akhirnya diakui Kementerian BUMN sebagai Rini, berbicara dengan Sofyan mengenai pertemuan dengan seseorang yang disebut mereka sebagai "Pak Ari" untuk membahas pembagian fee.
"Saya juga kaget kan Bu, saya mau cerita ke Ibu, beliau kan panggil saya, pagi kemarin kan saya baru pulang," kata Sofyan.
"Yang penting gini lah, udah-lah, kan yang harus ambil kan dua, Pertamina sama PLN," jawab Rini.
"Betul," timpal Sofyan.
"Ya, dua-duanya punya saham lah Pak, gitu," sambung Rini.
Sofyan, sekali lagi menegaskan pertemuannya dengan seorang pria yang diduga merujuk pada sosok Ari Soemarno. "PLN. Waktu itu saya ketemu Pak Ari juga, Bu. Saya bilang 'Pak Ari mohon maaf, masalah share ini kita duduk lagi lah, Pak Ari,'" lanjut Sofyan.
"Saya terserah bapak-bapak lah, saya memang kan konsepnya sama-sama Pak Sofyan," Rini berbalas.
Saat dikonfirmasi, Kementerian BUMN mengakui adanya perbincangan tersebut. Menurut Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro perbincangan itu berisi diskusi rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.
Infografis "Percakapan Rini Soemarno dan Sofyan Basir" (era.id)
Kementerian BUMN yakin, rekaman tersebut sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan. Imam Apriyanto mengatakan, konteks sebenarnya dari perbincangan tersebut adalah Rini atau pun Sofyan mencoba memastikan PLN mendapat porsi saham signifikan dalam investasi tersebut. Alasannya, PLN ingin memiliki kontrol terhadap kelayakan bagi mereka sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.
Meski telah diklarifikasi, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas N Zubir akan memanggil Rini dan Sofyan untuk menjelaskan hal ini kepada parlemen. “Saya akan mengusulkan dalam rapat internal Komisi VI DPR RI agar memanggil Rini Soemarno dan Sofyan Basyir,” kata Inas dalam keterangan tertulisnya kepada era.id, Minggu (29/4).
Biar bagaimana pun, Inas yakin ada ketidakwajaran dalam perbincangan antara Rini dan Sofyan. Sebab, Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN telah terang-terangan melarang pejabat setingkat menteri untuk ikut campur dalam sebuah proyek yang melibatkan kerabat dan keluarga dari menteri terkait.
"Undang-undang melarang menteri untuk terlibat atau memuluskan bisnis keluarganya yang berkaitan dengan kementerian yang dipimpinnya,” ungkap Inas.
Yak, nama Ari yang disebut-sebut dalam percakapan itu diduga adalah Ari Soemarno, kakak kandung Rini. Dalam dunia trading minyak dan gas (migas), nama Ari Soemarno sudah tidak asing. Saat menjabat sebagai Presiden Petral dan Direktur Utama Pertamina Persero, Ari disebut-sebit sebagai orang yang turut membawa Riza Chalid --pengusaha top migas-- untuk terjun dalam bisnis migas.
Bahkan meski telah pensiun dari jabatannya, nama Ari masih disegani. Apalagi setelah sang adik, Rini, menjabat Menteri BUMN. Ari disebut-sebut sangat diperhitungkan dalam dunia trading karena dapat melancarkan bisnis dengan Pertamina ataupun PLN termasuk dalam tender Crudel Oil, Ron 88 (bensin premium), serta pengadaan HFO bahan bakar pembangkit listrik terapung dari Turki yang disewa PLN dan saat ini tengah diperiksa KPK.
Menanti respons Presiden
Sementara itu, Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan. “Kalau dia (Jokowi) merasa itu persoalan kabinet, bukan hanya persoalan Bu Rini, tentu harus Presiden yang klarifikasi,” kata Ray Rangkuti saat dihubungi era.id, kemarin.
“Apakah presiden mau dicemari oleh anggota kabinet dengan tingkah laku seperti itu. Kalau tidak benar, ya klarifikasi itu sekaligus mementahkan asumsi yang bisa digoreng ke sana dan sini tersebut,” sambungnya.
Menurut Ray, kejadian ini akan berdampak pada kepemimpinan Jokowi. Lantas, apa yang akan dilakukan Presiden Joko, mengingat ini bukan pertama kalinya Rini berulah mempermalukan Jokowi.
Sebelumnya, pada 2015, ketika isu reshuffle tengah gencar-gencarnya, rekaman percakapan Rini dan seseorang juga pernah beredar. Dalam rekaman itu, Rini marah-marah dan berkata “kalau memang saya harus dicopot, ya silakan! Yang penting presiden bisa tunjukkan kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu, saya pantas dicopot! Belum tentu juga presiden ngerti tugas-tugas saya, wong, presiden juga tidak tahu apa-apa.”
Saat itu, Rini tak banyak berkomentar. Bahkan, ia hanya berkata tak tahu menahu soal rekaman itu. Rini kemudian malah meminta wartawan menanyakan hal tersebut kepada pihak penyebar.