Cermin Buram Kekerasan di Dunia Pendidikan

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Ilustrasi (Sumber: Pixabay)

Jakarta,era.id - Dunia pendidikan masih dirundung masalah kekerasan. Bentuknya macam-macam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) punya catatannya.

Berdasar Ikhtisar Eksekutif Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak tahun 2016-2020 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terlihat bahwa angka kekerasan di lingkungan pendidikan nyatanya masih sangat tinggi, entah kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa atau sebaliknya.

Berikut rinciannya:

- (84%) Siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah
- (45%) Siswa laki-laki menyebut guru atau petugas sekolah sebagai pelaku kekerasan
- (40%) Siswa usia 13-15 tahun melapor pernah alami kekerasan fisik oleh teman sebaya
- (75%) Siswa mengaku pernah melakukan kekerasan di sekolah
- (22%) Siswa perempuan menyebut guru atau petugas sekolah sebagai pelaku kekerasan
- (50%) Anak melaporalami perundungan (bullying) di sekolah.

Sementara itu, data KPAI yang dirilis pada trimester pertama tahun 2018 menunjukkan hasil yang kurang lebih sama. Dalam periode itu, KPAI menerima aduan terkait berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurut data, anak-anak korban kekerasan fisik dan korban kebijakan masih mendominasi dengan 72 persen jumlah kasus.

Sementara itu, sembilan persen kasus lain terjadi dalam bentuk kekerasan psikis. Sisanya, empat persen kasus terjadi dalam bentuk kekerasan finansial seperti pemerasan, dan dua persen lainnya merefleksikan jumlah kasus kekerasan seksual.

"Selain itu, kasus kekerasan seksual oknum guru terhadap peserta didik yang viral di media , meski tidak dilaporkan langsung ke KPAI, tetapi KPAI tetap melakukan pengawasan langsung mencapai 13% kasus," tutur Retno Listyarti, Komisioner KPAI, Rabu (2/5/2018).

"(Kasusnya) mulai dari pemukulan sampai penghukuman tak wajar, seperti menjilat WC sebagaimana dialami oleh siswa SD di Sumatera Utara dan penamparan sadis guru SMK terhadap sejumlah siswa di Purwokerto," tambahnya.


Infografis "Kekerasan Anak" (Rahmad Bagus/era.id


Kekerasan seksual

Betul, data KPAI hanya mencantumkan angka dua persen terkait jumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Tapi, jangan lihat angka. Sebab, kecenderungan ini selalu terjadi. Kejahatan seksual selalu jadi fenomena gunung es. Jumlah yang terjadi di dunia nyata selalu lebih besar dari yang terdata. Penyebabnya banyak. Malu untuk lapor hingga ketakutan akibat ancaman pelaku.

Selain itu, sekecil apa pun angka yang tercantum dalam data, kekerasan seksual tetap jadi bentuk kekerasan paling mengerikan, sebab dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual boleh jadi sangat besar, jauh lebih berbahaya dari bentuk kekerasan lain.

Menurut Retno, terungkapnya berbagai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru terhadap anak didik menjadi tren pada awal tahun 2018. Hal ini, kata Retno menunjukkan bahwa sekolah gagal menjalankan fungsinya. Sekolah yang seharusnya jadi tempat yang aman dan nyaman buat anak didik justru menjadi tempat yang amat membahayakan.


Baca Juga : Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Finlandia


Menariknya, tren kekerasan seksual ini mengalami perubahan. Jika dahulu korban kekerasan seksual didominasi perempuan, kini korban kekerasan seksual dari laki-laki pun cukup banyak. "Trendnya pun berubah, kalau sebelumnya korban kebanyakan anak perempuan, tetapi data terakhir di 2018 justru korban mayoritas anak laki-laki," tambah Retno.

Modusnya pun kini makin beragam. KPAI pernah menemukan korban kekerasan seksual yang diiming-imingi kesaktian seperti ilmu kebal dan semar mesem, jurus sakti penarik perhatian lawan jenis. Selain itu, ada juga pelaku yang menggunakan dalih pengobatan dan ruqyah untuk mengelabui korbannya.

"Misalnya korban di bujuk rayu dengan iming-iming memberikan kesaktian seperti ilmu kebal dan ilmu menarik perhatian lawan jenis ... Selain itu, ada yang dalih untuk pengobatan dan ruqyah. Ada juga modus yang meminta anak didik membantu mengoreksi tugas, memasukkan nilai ke buku nilai, dan bahkan dalih memberikan sanksi tetapi dengan melakukan pencabulan," tutur Retno.

Kegagalan penyelenggara pendidikan

Retno melihat, sejauh ini Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan ternyata belum dipahami oleh para pendidik atau pun birokrat pendidikan. Padahal, isi Permendikbud itu bisa jadi solusi, karena dirancang sangat rinci dalam mendefiniskan jenis-jenis kekerasan beserta sanksinya, upaya pencegahan, hingga penanganan kekerasan.

Karenanya, Retno mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan sosialisasi lebih gencar kepada seluruh penyelenggara pendidikan, mulai dari tenaga pengajar hingga birokrat dalam bidang pendidikan.

Sementara itu, ditemui di kesempatan berbeda, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta masyarakat memahami bagaimana sulitnya menghapus kekerasan dalam dunia pendidikan. Lagipula, Muhadjir punya dalih. Dia bilang, jumlah kasus kekerasan sejatinya begitu sedikit jika dibanding dengan jumlah siswa dan guru yang ada saat ini.


Baca Juga : Ibu, Jangan Paksa Aku Bersekolah di Usia Dini


"Siswa kita ada 47 juta (orang). Belum masuk PAUD. Ditambah PAUD, sekitar 52 juta (orang). Jumlah sekolah hampir 400 ribu. Jumlah guru 3,6 juta (orang). Kalau ada kasus kekerasan satu sampai dua, mohon dipahami," kata Muhadjir dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2018 di Kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, siang tadi.

Meski begitu, Muhadjir bukannya pro terhadap kekerasan. Hanya saja, ia ingin masyarakat paham. "Bukan berarti saya katakan boleh, tapi kasus seperti itu tak akan pernah sepi selalu ada," ujarnya.


Baca Juga : Beban Tas Sekolah Anak dan Kelainan Tulang Belakang


Muhadjir mengungkap, kasus kekerasan di lingkungan sekolah sebenarnya bukan baru-baru ini saja terjadi. Namun, dengan maraknya penggunaan media sosial, kasus kekerasan di lingkup pendidikan jadi dengan mudah terungkap. Dan buat Muhadjir, hal tersebut sangat baik, sebab dengan begitu Kemendikbud dapat merespons setiap peristiwa kekerasan dengan lebih cepat.

"Dulu banyak kasus (kekerasan), tapi karena media sosial dan pemberitaan tak segencar sekarang, mungkin (dulu) tak pernah terungkap ... Justru kami terima kasih karena bisa segera lakukan pelacakan dan penindakan," tutur Muhadjir.

KPAI juga barangkali sadar bahwa pengentasan kekerasan dalam lingkup pendidikan bukan hal yang mudah buat dilakukan. Karenanya, KPAI mendorong Kemendikbud untuk bersinergi dengan Kementerian PPPA dan Kementerian Agama (Kemenag), untuk menegakkan implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA).

"Program SRA selama ini hanya dipahami sebatas sekolah aman dari kekerasan. Padahal, SRA sesungguhnya adalah sekolah yang aman, nyaman dan bermartabat untuk mengantarkan anak-anak Indonesia yang berkualitas menjadi generasi penerus bangsa yang handal," kata Retno.

Tag: era pendidikan riwayat pendidikan tri mumpuni

Bagikan: