Tim Editor
"Muaranya kan di UUD 45. Sehingga akhirnya mendiskusikan pasal 7 itu. Padahal saat itu Pasal 7 itu lahir karena pembatasan kekuasaan ketika Orde Baru," kata Lili di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/5/2018).
Lili melihat minat rakyat Indonesia dalam berpartisipasi di pemilu telah berubah. Jika dulu rakyat menginginkan kekuasaan dan kebebasan dari Orde Baru, saat ini sudah berubah menjadi sirkulasi elite atau pergantian kepemimpinan baru yang dinilai lebih baik.
"Tujuan dari pemilu itu kan sirkulasi elite. Berarti pilpres kita gagal kalau ingin memaksakan Pak JK (Jusuf Kalla) nyalon," ungkap Lili.
Lili menjelaskan, multi tafsir dalam UU No 7 Tahun 2017 itu terletak pada kalimat 'hanya untuk satu kali masa jabatan.' Menurut Lili, MK perlu menjelaskan maksud dari kalimat tersebut.
Pasalnya, jika melihat track record, Jusuf Kalla menjadi wakil presiden di dua periode yang berbeda yaitu di awal kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.
Berdasarkan pengamatan Lili, banyak pihak yang ingin menjadikan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden lagi. Alasannya JK dinilai sejumlah pihak sebagai wapres yang sukses menjalankan fungsinya, bukan hanya sebagai pelengkap.
Selain alasan tadi, Lili mencatat setidaknya ada empat faktor mengapa JK begitu diminati partai politik. Di antaranya, JK dianggap mampu memberikan kontribusi elektoral. Kedua, faktor resistensi, karena JK dianggap senior dan negarawan. Ketiga, tentang resistensi masyarakat yang ingin capres dan cawapres dari Jawa dan luar Jawa, sejauh ini JK sudah diterima masyarakat sebagai wapres dari luar Jawa. Dan terakhir, ada stigma bahwa Jokowi kurang dekat dengan Islam walaupun sudah berusaha. Dengan adanya JK, stigma tersebut terbantahkan.
"Begitu banyak cawapres yang ingin seperti Pak JK. Memang beliau bisa diapresiasi, berhasil, tapi kan bukan berarti itu lagi," ujar Lili.
