Tim Editor
ERA.id - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menyebut, pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Sebab, dia menduga, ada pihak-pihak tertentu yang mengatur hasil pesta demokrasi tersebut.
Hal ini JK sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam diskusi politik yang digelar di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 55 (1955). Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," kata JK.
Selain itu, JK juga mengatakan, kondisi tersebut disebabkan banyaknya kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024. Menurut dia, masyarakat menyadari adanya pelanggaran yang mencoreng demokrasi pada tahun ini.
"Kita melihat dari berbagai pandangan, berbagai kemarahan, berbagai protes karena pemilu ini tidak transparan, banyak kecurangan, banyak hal-hal yang menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan," ungkap dia.
Salah satu yang dia soroti adalah pembagian bansos yang dilakukan pada proses kampanye saat pemilu. Strategi pemenangan ini menurutnya justru menimbulkan masalah.
"Mulai dari masalah dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, masalah bujukan, gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya saya katakan tadi, maka demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat, menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan pemilu yang lalu, itu yang terjadi," jelas JK.
Oleh karena itu, JK menekankan adanya evaluasi terkait Pemilu 2024. Ia menyebut, perlu adanya pembenahan untuk memperbaiki demokrasi di Tanah Air.
"Sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis dengan pemilu ini, yang bagi kita, banyak pihak yang menilai ya ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi," ujarnya.
Dia menegaskan, pembenahan secara keseluruhan sangat diperlukan. Sehingga Indonesia tidak kembali pada zaman otoriter.
"Apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya," tegas JK.
