Tim Editor
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu menjelaskan, pembatasan dilakukan untuk menegakkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur 12 tahun 2016 yang melarang kegiatan politik di area pelaksanaan CFD.
"Di Pergub 12, pasal 7 ayat 2 bahwa dilarang kegiatan untuk parpol atau kegiatan yang bersifat SARA. Kegiatan orasi yang sifatnya menghasut tidak boleh, sudah jelas di pergub itu," kata Yani.
Oleh karena itu, Satpol PP melarang siapapun mengenakan atribut aksi ini melewati area CFD. Termasuk penggunaan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden karena dianggap berbau politik oleh personel Satpol PP.
Baca Juga : Aktivitas Politik Dekat Area CFD
Sementara itu, tim advokasi relawan aktivis #2019GantiPresiden, Djuju Purwantoro, mengatakan larangan itu sebagai bentuk intimidasi personel Satpol PP terhadap relawan yang mengenakan kaus #2019GantiPresiden.
"Tadi ada Satpol-PP yang menyuruh agar relawan melepas dan mengganti kaus bertuliskan #2019GantiPresiden. Saya tegaskan kalau ada kejadian seperti ini, relawan laporkan saja kepada kami. Kita ada tim advokasi relawan," kata Djuju, saat menghadiri acara dekalrasi di pintu masuk Monas.
Baca Juga : Dilarang Ada yang Jualan Kaus Politik di CFD
Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman juga menyayangkan dilarangnya aktivitas politik dilakukan di lokasi berlangsungnya CFD. Menurut dia, mengenakan kaus #2019GantiPresiden adalah bentuk kebebasan berekspresi.
"Kalau di masjid enggak boleh berpolitik, kalau di CFD enggak boleh berpolitik, mungkin ini bukan di Jakarta, mungkin itu di Korut (Korea Utara)," ujar Habiburokhman.
