Kemiskinan di Indonesia Nyatanya Menurun

Tim Editor

Ilustrasi grafis data kemiskinan (Yuswandi/era.id)

Jakarta, era. id - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan keprihatinan sekaligus kritikan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam deklarasi akbar relawan #2019GantiPresiden di dekat lokasi berlangsungnya car free day (CFD) di Pintu Masuk Monas, Jakarta Pusat, Minggu (6/5/2018).

Dalam naskah deklarasi yang disampaikannya, Mardani prihatin atas kemiskinan, ketidakadilan, ketidakberpihakan, dan ancaman terhadap kedaulatan, serta krisis kepemimpinan di Indonesia. 

"Kami relawan nasional 2019 ganti presiden dengan ini menyatakan sikap keprihatinan atas kemiskinan, ketidakadilan, ketidakberpihakan, dan ancaman terhadap kedaulatan serta krisis kepemimpinan di bumi NKRI," kata Mardani, dalam aksi tersebut.

Lalu, benarkah kondisi kemiskinan dan kedaulatan Indonesia makin memprihatinkan?

Data Kemiskinan Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang, menurun 1,19 juta orang dibandingkan Maret 2017 yang berada di angka 27,77 juta orang. Apabila dibandingkan dengan September 2016, tingkat kemiskinan turun dari 10,7 persen menjadi 10,12 persen.

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan sejak periode 1999 hingga September 2017 di Indonesia terus mengalami penurunan dari sisi jumlah maupun persentase. Pada 1999, jumlah penduduk miskin tercatat mencapai 47,97 juta orang atau sekitar 23,43 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.

Pengecualian terjadi pada 2006, September 2013, dan Maret 2015 karena adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. 


Ilustrasi grafis data kemiskinan (Yuswandi/era.id)

Pos lintas batas negara (PLBN)

Sesuai amanat cita-cita Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Yakni; PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.

Pembangunan PLBN ini bertujuan untuk membangun kedaulatan yang menguatkan daerah pinggiran Indonesia, melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat. Jumlah dana yang digelontorkan APBN mencapai Rp943 miliar.

PLBN Entikong merupakan salah satu PLBN yang paling mentereng. Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia ini sebelumnya hanyalah bangunan kumuh dan lusuh. Namun kini, telah berubah menjadi bangunan baru yang lebih megah secara penampilan dan lebih modern secara pelayanan.

Pos yang melambangkan kedaulatan suatu negara ini dibangun di atas tanah seluas 80.003 meter persegi dan rencananya akan dibangun PLBN dengan luas bangunan 19.493 m2 di zona inti, sub inti, dan pendukung. Biaya pembangunannya menghabiskan uang negara Rp152,49 miliar.

Lalu bagaimana dengan kekuatan militer Indonesia?

Berdasarkan Data Global Fire Power (GFP) terbaru, Indonesia saat ini berada di urutan 15 dari 133 negara, di atas Israel, dalam indeks kekuatan militer dunia.

Indikator penilaian di antaranya dilihat dari jumlah penduduk, usia warga yang bisa menjadi personel militer, anggaran militer, jumlah peralatan militer, cadangan energi, konsumsi BBM, utang luar negeri, dan pendapatan per kapita.


Ilustrasi grafis data kekuatan militer Indonesia (Yuswandi/era.id)

 

Tag: pilpres 2019 pks pemilu 2019

Bagikan: