Tim Editor
"Jika terbukti salah Bu Rini wajib diberi sanksi berat, ditegur atau di-reshuffle," kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Malang, Wahyudi Winarjo, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (6/5/2018).
Menurut Wahyudi, untuk menepis keraguan publik terhadap komitmen mewujudkan pemerintahan bersih dan transparan, Presiden Jokowi harus meminta klarifikasi Rini dan hasilnya disampaikan terbuka kepada publik. Dia menyampaikan, apapun sanksi untuk Rini jika terbukti mengatur pembagian fee proyek BUMN, maka penegakan hukum harus berjalan.
Wahyudi mengatakan hal itu dengan merujuk Pasal 25 UU Tipikor UU 31/1999 menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain.
"Jika pembicaraannya bagi-bagi fee, tentu merugikan citra kabinet serta citra presiden. Pemberian sanksi tidak menggugurkan upaya penegakan hukum,” ujar Wahyudi.
Baca Juga : Rini Soemarno Sudah Lapor Polisi
Terkait langkah KPK terhadap beredarnya rekaman pembicaraan Rini-Sofyan, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya sedang mencari kejelasan terkait pembicaraan dalam rekaman itu. Ada dua hal yang harus didalami KPK, apakah pembicaraan itu membahas pembagian fee, atau pembagian saham.
Presiden Jokowi belum menyikapi tegas karena menunggu klarifikasi Rini-Sofyan. Adapun Rini membantah pembicaraan itu terkait fee meski di dalam percakapannya dengan Sofyan disebut nama "Pak Ari."
Baca Juga : Antara 'Pak Ari' dan 'Kakak Saya yang Satunya'
Selain tersandung kasus rekaman, kinerja Rini memimpin BUMN juga disorot karena perombakan direksi Pertamina dan Garuda Indonesia. Pengelolaan Garuda Indonesia yang dinilai buruk memicu rencana mogok kerja serikat pekerja Garuda Indonesia.
Saat ditemui wartawan di Bantul, Sabtu (5/5), Rini enggan mengomentari rencana aksi mogok kerja serikat pekerja Garuda Indonesia tersebut.
Baca Juga : Serikat Pekerja Garuda Indonesia Ancam Mogok Kerja
