Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan pemerintah tidak antikritik. Meski demikian, dia mengingatkan siapapun yang mengkritik harus menerima kritik balik dari pemerintah.
"Menerima data pembanding dari pemerintah," jelas Mahfud saat menjadi narasumber dalam acara Silaturrahmi Ulama, Umaro, TNI, Polri dan tokoh lintas agama yang digelar Jami’iyyah Ahlith THariqah al- Mu’tabarah an-Nahdiliyyah (Jatman), Kamis (18/11/2021).
Menurut dia, pemerintah selalu membuka diri untuk dikritik, karena pemerintah juga manusia yang punya khilaf dan salah.
Mahfud mengajak para ulama untuk bekerjasama dengan pemerintah. Menurut Mahfud, Islam pada dasarnya mayoritas menganut Islam wasathiyah yang bisa menerima perbedaan, dan bekerjasama dengan siapa saja untuk kemajuan bersama.
"Saya tidak ingin membela diri, saya hanya ingin menyampaikan fakta kalau anda tidak setuju ya sampaikan saja nanti faktanya bahwa anda tidak setuju, kan katanya mau menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, kita lihat," tambah dia.
Dalam acara tersebut, Mahfud MD menegaskan, kerja sama antara pemerintah dan ulama sangat penting untuk menjaga negara, sehingga tugas-tugas diniyah, dalam arti menjaga kebebasan beribadah dan beragama serta tugas menjaga bangsa (wathoniah) menjadi sinkron.
“Jadi disini menjadi terlihat betapa ulama, dan umaro, TNI, Polri, Kemenko Polhukam dan pemerintah pada umumnya bekerjasama dengan ulama menjadi penting. Karena ulama memberi bimbingan-bimbingan moral, baik kepada pemerintah maupun kepada rakyat,” jelas dia.
