Mahfud Sebut Kritik di Medsos Tak Wakili Fakta dan Pendapat Publik: Kadang Buzzer Itu Pengkritik Keras

ERA.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai bahwa kritik yang disampaikan dalam media sosial (medsos) biasanya tidak mewakili fakta dan pendapat publik.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam Syukuran dan Penyerahan Hadiah Lomba Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2023 di Jakarta dikutip dari Antara, Senin (21/8/2023).

"Kami melihat medsos ada kritik yang luar biasa itu kami dengarkan dan catat. Tetapi medsos itu biasanya kalau kritik tidak mewakili fakta dan pendapat publik," ujarnya.

Namun, Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya tetap mencatat kritik yang disampaikan masyarakat pada media sosial.

Menurut dia, pengguna media sosial merupakan masyarakat pada kelas menengah ke atas. Tidak hanya itu, orang yang melakukan kritik juga sudah hidup di Jakarta dan tidak puas terhadap kinerja pemerintah.

"Kadangkala buzzer-buzzer itu, pengkritik keras, kadangkala ada orang yang memang sudah hidup di Jakarta agak oposisi terhadap pemerintah, sehingga memberi kesan selalu jelek," jelas Mahfud.

Mahfud mengatakan awalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum serta politik dan keamanan tinggi, masing-masing 61,9 persen dan 79,3 persen berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas.

"Akhir tahun keempat (menduduki posisi Menkopolhukam), alhamdulillah semuanya sudah naik. Mudah-mudahan bertahap di tahun depan, karena banyak yang kami kerjakan secara sungguh-sungguh," kata Mahfud.

Sementara itu, Mahfud mengaku bangga dengan tingkat pencapaian kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum. Sebab, angka itu tertinggi dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Bidang hukum juga sekarang (tingkat kepuasan) mencapai tertinggi,” tambahnya.

Ia pun membandingkan dengan angka kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum saat dirinya baru menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2019. Saat itu, tingkat kepercayaan publik dan kepuasan hanya 49,1 persen.

Kemudian, Mahfud diminta Presiden RI Joko Widodo untuk memperbaiki penegakan hukum, politik, dan keamanan. Sementara itu, dalam survei yang sama, tingkat kepuasan masyarakat terhadap politik dan keamanan mencapai 79,3 persen.

"Saudara saya minta menjadi Menko Polhukam, ini yang harus diperbaiki, antara lain soal penegakan hukum dan polkam," pungkas dia.