Tim Editor
Tapi tenang, aksi sporadis terorisme yang terjadi dalam beberapa waktu ini tidak membuat takut bangsa Indonesia. Soalnya, Presiden Joko Widodo akan serius menangani ini. Dia pun mengajak seluruh pihak untuk bersatu padu melawan terorisme.
"Mari kita jaga persatuan, kesatuan, dan waspada. Kita harus bersatu melawan terorisme," kata Jokowi saat meninjau lokasi bom Surabaya, Minggu (13/5/2018).
Dia juga langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membereskan ini sampai ke akar-akarnya. Polisi ditantang mengungkap jaringan terorisme yang ada di Indonesia.
"Pagi tadi, saya sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan saya perintahkan untuk membongkar jaringan sampai ke akar-akarnya," kata dia.
Warganet mendukung langkah pemerintah dalam memberantas terorisme ini. Tanda pagar #KamiTidakTakutTeroris berseliweran di lini masa, baik di Twitter, Facebook, dan Instagram. Sejak kemarin, hingga Senin 14 Mei pagi, tagar itu masih bertengger diurutan atas trending topic. Sejumlah influencer, akun resmi kementerian, pejabat negara, artis, dan masyarakat sipil ikut meramaikan tagar tersebut.
(infografis JAD dan JAT/era.id)
Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengantongi data tentang sel-sel teroris yang ada di Indonesia. Kata dia, sel teroris yang ada saat ini merupakan bagian dari Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Mereka semua bertautan dengan jaringan teroris internasional, ISIS.
Data yang dimiliki Tito malah mengatakan, ada 500 warga negara Indonesia yang baru pulang dari Suriah dengan berbagai alasan. 500 orang ini, kata Tito siap melakukan perlawanan. Apalagi, ISIS memerintahkan untuk melakukan pemberontakan di seluruh dunia.
Tapi, sel-sel tadi, kata Tito, bergerak tanpa perintah. Karena pimpinan mereka, Aman Abdurrahman dan Zainul Anshori ditahan polisi. Ini pula yang membuat sel teroris tadi mengakumulasikan kekecewaannya kepada negara.
"Kelompok ini tidak terlalu besar, ini sel kecil. Mereka tidak mungkin mengalahkan negara, Polri, TNI, dan kita semua. Yang jelas, kita harus satu padu, mohon dukungan semua pihak agar kita bisa melakukan tindakan," tegasnya.
Baca Juga : Membaca Sel Teroris Indonesia
Tapi, Tito mengaku kesulitan untuk melakukan penindakan para terorisme. Sebab, dia tidak payung hukum yang kuat. Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme tidak memberikan kebebasan polisi melakukan tindakan terhadap terduga teroris.
"Kita tahu sel-sel mereka, tapi kita tak bisa menindak kalau mereka tidak melakukan aksi. UU ini sangat responsif, kita bisa bertindak kalau mereka melakukan aksi atau sudah jelas ada barang buktinya," kata dia.
Polri pun ingin lebih dari itu. Tito mengatakan, perlu ada aturan di mana negara, institusi hukum atau minimal pengadilan yang langsung memvonis sebuah organisasi adalah organisasi terlarang. Sehingga, polisi bisa langsung melakukan tindakan terhadap organisasi yang terlarang itu.
"Itu akan lebih mudah bagi kita. Kita mohon dukungan teman-teman DPR jangan terlalu (lama), korban sudah berjatuhkan, negara butuh power yang lebih," ujar dia.
