Tim Editor
Jakarta, era.id - Fraksi Karya Pembangunan (FKP) atau Golkar setuju perlunya segera menggelar Sidang Istimewa (SI) MPR. Ketua FKP DPR, Irsyad Sudiro mengatakan, SI MPR tidak perlu meminta pertanggungjawaban presiden. SI akan digelar dalam waktu singkat.
Sikap yang sungguh mengejutkan, apalagi FKP selama ini adalah pendukung terbesar dari Presiden Soeharto. Keputusan ini diambil setelah fraksi itu menggelar sidang pleno selama enam jam, Rabu 20 Mei 1998 silam.
"Kalau bisa hari ini, hari ini. Tapi kalau tidak bisa hari ini, akan disampaikan Jumat," kata Irsyad seperti dikutip dari Harian Pikiran Rakyat edisi 21 Mei 1998.
Irsyad memaparkan apa hasil rapat pleno yang digelar fraksi terbesar di parlemen ini. Dirinya mengatakan semula membicarakan empat alternatif yang akan ditetapkan oleh FKP;
1. Mewujudkan pola reformasi sebagaimana diumumkan Presiden Soeharto tanggal 19 Mei.
2. Presiden Soeharto berhenti atas permintaan sendiri dan Wapres meneruskan tampuk kepemimpinan sampai masa jabatan selesai atau sampai dilaksanakan SI MPR sesuai ketetapan Tap MPR No. VII/MPR/1973.
3. Presiden dan Wapres berhenti atas permintaan sendiri. Selanjutnya pemerintahan dilaksanakan oleh Mendagri, Menlu, dan Menhankam sampai dilaksanakan SI MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden baru sesuai dengan Tap MPR yang sama.
4. Menyarankan dilaksanakan SI MPR diawali dengan kesepakatan antara presiden dan pimpinan MPR bersama-sama fraksi-fraksi DPR untuk selanjutnya diputuskan dalam rapat paripurna DPR.
Dari keempat alternatif itu, ternyata banyak yang tidak puas. Kemudian dibuatlah alternatif kelima. Alternatif terakhir tersebut mencoba melaksanakan SI MPR untuk menerima pengunduran diri dan pengembalian mandat presiden dan Wapres.
Mekanisme pengembalian mandat ini akan diawali dengan kesepakatan antara presiden dengan para pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi untuk selanjutnya diputuskan dalam rapat paripurna DPR.
Masih ingat dengan rencana Presiden Soeharto merombak kabinetnya? Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita beserta menteri-menteri di bawahnya, memastikan tidak bakal mau lagi bergabung dengan kabinet bentukan Soeharto. Alasannya, situasi ekonomi yang sudah parah, tidak akan bisa diselamatkan tanpa adanya langkah politik. Dan Soeharto pun makin ditinggalkan.
Kembali ke DPR. Di luar gedung ini, 100 ribu mahasiswa berkumpul. Padahal saat itu kondisinya hujan deras. Sebenarnya mereka sudah ada di sini sejak Selasa, 19 Mei 1998. Berkumpul, berbaur dengan mengenakan atributnya masing-masing. Setiap ada yang datang, langsung disambut mahasiswa lain sudah lebih dulu ada. Mereka juga berhasil memasuki ruang-ruang sidang dan kamar kerja anggota DPR. Gedung ini bukan lagi punya anggota DPR, tapi 'milik' mahasiswa dan rakyat.
