Wiranto Tak Khawatir Banyak Demo Jelang Pelantikan Presiden

Tim Editor

Presskon Wiranto di Kemenkopolhukam (Wardhany/era.id)

Jakarta, era.id - Gelombang demonstrasi dengan berbagai tuntutan terus terjadi jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.

Rabu (2/10) ini saja, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ke Gedung DPR untuk menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS kesehatan, dan revisi PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Selain itu, beberapa hari sebelumnya aksi demonstrasi menolak UU KPK yang sudah disahkan dan RKUHP juga dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa serta mahasiswa sipil lainnya.

Menanggapi banyaknya demo itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bilang, tak ada masalah dengan demonstrasi yang terjadi tersebut meski pelantikan presiden tinggal beberapa pekan lagi.

"Ya sejak dulu kan demo banyak, enggak apa-apa asalkan tertib, ikut aturan temanya jelas, yang dituntut jelas, enggak anarkis. Kan saya sudah mengatakan," kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Terkait pengamanan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, Wiranto irit bicara. "Kalau pengamanan enggak bisa diberitahukan. Enggak bisa," tegasnya.

Sedangkan soal adanya ancaman penggagalan pelantikan, Wiranto tak mau bicara apapun. Dia hanya tersenyum sembari masuk ke dalam mobil dinasnya. "Sudah itu dulu, lah," ujarnya sebelum masuk kedalam mobil.

Terkait jadwal pelantikan, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menegaskan Presiden Jokowi tak pernah minta pelantikannya untuk yang kedua kali dilakukan kembali. Usulan ini, kata Pramono justru berasal dari relawan Jokowi saat Pilpres 2019.

Menurut Pramono, Jokowi tetap mengikuti jadwal yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga ini sudah menentukan pelantikan dilaksanakan pada 20 Oktober.

"Pelantikan sesuai jadwal yang sudah diputuskan oleh KPU karena periodesasi DPR dan periodesasi eksekutif itu sudah fix 5 tahunan. Enggak boleh maju sehari, enggak boleh mundur sehari. Jadi tetap akan berlangsung 20 Oktober sesuai jadwal KPU," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Wiranto memang menyebut ada upaya penggagalan pelantikan Joko Widodo sebagai presiden terpilih bersama wakilnya Ma'ruf Amin. Hal ini dikatakan mantan Panglima ABRI era Presiden Soeharto setelah demonstrasi berakhir ricuh beberapa waktu lalu.

Menurutnya, para perusuh yang menunggangi aksi demonstrasi tersebut ingin mencoba menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden. "Saya kira yang dihadapi kelompok yang mengambil alih demo mahasiswa. Itu bukan murni untuk mengoreksi kebijakan lain tapi telah cukup bukti mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar tidak dapat melaksanakan tugasnya," ujar Wiranto pada Kamis (26/9).

"Dalam arti DPR tidak dapat dilantik dan lebih jauh lagi tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," imbuhnya saat itu.

Tag: demo

Bagikan: