20 Tahun Reformasi: BJ Habibie dan Kabinet Reformasi Pembangunan

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Kabinet Reformasi Pembangunan (Rahmad/era.id)

Rakyat masih dalam suasana kemenangan. Salah satu tuntutan mereka, Presiden Soeharto mundur, sudah terwujud. Langkah baru demokrasi di Indonesia kembali dimulai. Kali ini dalam serial panjang peringatan 20 tahun reformasi dari era.id, tepatnya 22 Mei 1998, Presiden Habibie mengumumkan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sebagai jawaban Habibie untuk menyelamatkan negara yang sedang kritis.


Jakarta, era.id - 22 Mei 1998, hari pertama BJ Habibie menjabat sebagai Presiden RI. Hari pertama juga setelah Soeharto tak lagi menjabat sebagai presiden setelah 32 tahun berkuasa.

Rakyat saat itu memang masih bersukacita dengan kejatuhan Soeharto. Meski harus melewati dulu peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti hingga kerusuhan di sejumlah mal. Namun naiknya BJ Habibie sebagai suksesor Soeharto tidak sepenuhnya bisa diterima seluruh masyarakat. Pergolakan di sana-sini masih terjadi karena menilai tidak ada beda antara Soeharto dan BJ Habibie.

Cendekiawan muslim, Cak Nur berharap BJ Habibie sadar diri kalau dia hanyalah presiden transisional saja. Selama masa transisi, BJ Habibie dan bisa mempersiapkan berbagai perangkat pemilu yang jauh lebih demokratis.

22 Mei 1998, pagi hari, Presiden Habibie mengumumkan susunan Kabinet Reformasi Pembangunan di Istana. Ada 36 menteri, namun hanya 16 orang wajah baru yang duduk dalam kabinet tersebut. Beberapa nama di era Soeharto, masih dipercaya Habibie untuk menempati posisi yang sama.

Mereka yang dipilih BJ Habibie di antaranya Agung Laksono sebagai Menpora, Akbar Tandjung sebagai Mensesneg, Soedjono C. Atmonegoro sebagai Jaksa Agung, Yunus Yosfiah sebagai Menteri Penerangan serta Juwono Sudarsono sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Meski masih banyak orang lama, toh pengumuman ini mendapat respon positif dari pasar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar naik 1.600 poin dibanding sebelumnya.



Di hari yang sama, Panglima ABRI Jenderal Wiranto melaporkan kepada BJ Habibie tentang adanya pergerakan pasukan Kostrad dari luar Jakarta. Saat itu jabatan Pangkostrad dipegang Letjen TNI Prabowo Subianto. BJ Habibie langsung menggunakan hak prerogatifnya dan memberi instruksi kepada Wiranto untuk segera mengganti Pangkostrad sebelum matahari tenggelam. 

Wiranto kebingungan untuk memilih pengganti Prabowo. Ia akhirnya memilih Letjen TNI Djamari Chaniago. Namun jarak menjadi halangan Djamari Chaniago bisa segera dilantik karena posisinya yang ada di Bandung. Akhirnya nama Letjen TNI Johny Lumintang yang masuk menjadi pengganti Prabowo.

Harapannya, Pangkostrad baru dapat segera menarik mundur pergerakan pasukannya yang masih dipegang Prabowo. Selang 17 jam, sesampainya Djamari Chaniago di Jakarta, Johny Lumintang tanpa ragu menyerahkan jabatannya sebagai Pangkostrad kepada Letjen TNI Djamari Chaniago.

Tag: peringatan 20 tahun reformasi

Bagikan: