Ngabalin dipercaya sebagai Deputi IV KSP, membidangi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi. Ia bertugas untuk mengkomunikasikan berbagai pencapaian pemerintah.
Baca Juga: Survei Indo Barometer, Jokowi Tak Terkalahkan
Sosok Ngabalin dikenal sebagai seorang mubalig. Ia juga tercatat sebagai anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB). Tahun 2011 Mubalig hengkang dari PBB dan memilih bergabung dengan Partai Golkar. Bahkan, namanya sempat masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.
Melihat hal tersebut, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai ini merupakan langkah Jokowi menjelang Pilpres 2019. Ia mengatakan, saat ini Jokowi tengah membutuhkan dukungan dari seluruh komponen umat Islam. Pengangkatan Ngabalin dari kalangan mubaligh dirasa penting untuk mencapai tujuan tersebut.
"Semua akan bermuara di 2019. Jokowi sedang membutuhkan back up politik dari seluruh komponen umat Islam. Jadi pengangkatan tersebut untuk mengakomodir salah satu kelompok Islam," kata Ujang saat dihubungi era.id, Rabu (23/5/2018).
Hal ini, kata Ujang, merupakan bagian dari politik akomodatif. Artinya, Jokowi sedang berupaya untuk mengakomodasi seluruh kelompok kepentingan.
"Jokowi mengakomodasi semua kelompok kepentingan, agar tidak terganggu dan agar menang (Pilpres) lagi," terangnya.
Meski demikian, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu berpendapat seharusnya Jokowi punya kriteria yang jelas dalam pengangkatan staf khusus Presiden, termasuk melihat rekam jejaknya.
"Jangan asal ambil demi kepentingan politik," tandasnya.
Baca Juga: Sulitnya Jadi Admin Medsos Presiden
Sebelum Ngabalin, Jokowi juga mengangkat empat orang staf khusus Presiden untuk ditempatkan di sejumlah bidang. Keempatnya adalah Abdul Ghofar Rozin sebagai staf khusus Presiden bidang keagamaan domestik, Siti Dhzu Hayatin sebagai staf khusus bidang keagamaan internasional, Adita Irawati sebagai staf khusus bidang komunikasi, dan Ahmad Erani sebagai staf khusus bidang ekonomi.