Pelibatan TNI Tak Perlu Diperdebatkan

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Penjagaan di Mako Brimob beberapa saat usai kerusuhan (Yohanes/era.id)

Jakarta, era.id - Mantan Kepala BNPT, Ansyaad Mbai meminta masyarakat untuk tidak lagi memperdebatkan pelibatan TNI dalam RUU Terorisme yang baru saja disahkan. Buat Ansyaad, hal wajar jika TNI terlibat dalam penanganan teroris yang sudah genting.

Anysaad melihat kerja sama antara polisi dan TNI dalam menumpas terorisme sudah terbukti ampuh. TNI memiliki kemampuan dalam menangani kasus terorisme khusus yang berkaitan dengan medan gerilya seperti di Poso.

"Menurut saya enggak usah dihebohkan. Sejauh ini berjalan mulus. Terbukti berhasil menghabisi Santoso," ujar Ansyaad di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).

"Prinsip masuk militer di luar kemampuan polisi, sudah masuk didoktrin ABRI sejak dulu, kalau kondisi sudah darurat pasti masuk," tambahnya.

Namun Ansyaad memberi catatan. TNI yang terlibat dalam kegiatan pemberantasan terorisme tercatat secara akuntabel di pengadilan umum. Agar jika terjadi pelanggaran, prinsip HAM tetap ditegakkan.



Deradikalisasi

Selain itu, menurut Ansyaad, salah satu tantangan dalam menghadapi terorisme di Indonesia adalah memangkas deradikalisasi yang terjadi di berbagai tempat. Ansyaad menilai deradikalisasi harus disusupkan dalam acara keagaman. Makanya pelibatan ulama dalam meredam deradikalisasi ini diperlukan.

Langkah ini diperlukan sebagai upaya counter naratif. Soalnya selama ini paham deradikalisasi biasa disebarkan lewat narasi-narasi baik di kajian-kajian umum maupun di media sosial.

"Ini harus apple to apple di counter dengan para mubalig jadi mereka harus dalam satu satgas. Ulama itu sudah ada yang meng-counter tapi sendiri-sendiri," ujar Ansyaad.

Sebelumnya, DPR mengesahkan RUU Anti-terorisme jadi UU Anti-terorisme. Pengesahan itu dilakukan pada rapat paripurna DPR lewat mekanisme musyawarah mufakat, Jumat (25/5) kemarin. Ada lima bab baru yang ditambahkan ke dalam UU Anti-terorisme ini.

"Adanya perubahan signifikan terhadap sistematika UU No 15 Tahun 2003, menambah Bab Pencegahan, Bab Soal Korban, Bab Kelembagaan, Bab Pengawasan dan Peran TNI," ujar Ketua Pansus RUU Anti-terorisme, M. Syafii.

Selain menambahkan bab baru, DPR dan pemerintah juga menghapus beberapa pasal. Salah satu pasal yang dihapus adalah sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan di pasal 12B dan sanksi penahanan 'Guantanamo' di pasal 43A. Dengan disepakatinya definisi terorisme dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka TNI resmi bisa ikut terlibat.

Tag: ruu anti-terorisme teroris koopssusgab

Bagikan: