Tim Editor
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak terlalu mempermasalahkan alamat kantor Himpaudi yang ternyata lokasi PAUD Matahari. Menurutnya, hal itu masih bisa diperbaiki.
"Ketika rencana alamatnya salah, keliru, tinggal dikoreksi," ujar Anies, di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017).
Anies berdalih, Himpaudi hakikatnya sama seperti persatuan pengajar di Indonesia yang memiliki anggaran operasional terbatas. Sebabnya, kata Anies, kantor Himpaudi masih nomaden alias berpindah-pindah.
"Mereka itu selalu numpang, jadi sekretariatnya selalu numpang. Jadi bukan hal yang aneh-aneh," ujar Anies.
Anies meminta masyarakat tidak mengkhawatirkan anggaran dalam RAPBD sebesar Rp40,2 miliar untuk Himpaudi. Menurutnya, dana hibah untuk Himpaudi masih dalam perencanaan dan akan dibahas mendalam.
"Satu lagi, belum ada transfer ini baru menuliskan rencana (RAPBD), kecuali kalau kami sudah mengirimkan (uang) dan salah. Ini baru kami mulai diributin," katanya.
Pemprov DKI mengalokasikan dana sebesar Rp 40,2 miliar untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui Himpaudi sebagai lembaga yang mengayomi pendidik PAUD di Jakarta.
Alokasi dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar upah guru-guru PAUD yang selama ini dirasa Anies kurang mendapat perhatian.
Polemik mencuat setelah dalam RAPBD DKI ternyata terjadi kekeliruan mencantumkan alamat kantor Himpaudi di Jalan Kuningan Patra XV, Jakarta Selatan.
Setelah ditelusuri, alamat Himpaudi ternyata berada di Jalan Poltangan Raya Nomor 25 RT 009/005, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Namun, lagi-lagi alamat itu terdaftar di lokasi kantor PT Tegap Mitra Nusantara.
Ketika dikonfimasi, Direktur PT Tegap Mitra Nusantara Irsyad Ma'as membenarkan bahwa kantor itu juga merupakan kantor Himpaudi. Irsyad menjelaskan, alamat Himpaudi masih menumpang dengan perusahaannya.
