Tim Editor
ERA.id - Di tengah dugaan minat baca masyarakat Indonesia rendah, Perpusnas RI malah mengalami krisis ISBN. Hal itu bermula dari tangkapan layar yang beredar di media sosial, seperti Facebook dan WhatsApp. Dari pihak Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memberitahukan kepada penerbit silakan buku mereka diterbitkan tanpa ISBN.
Begini kutipan verbatimnya: "Berdasarkan rekomendasi dari ISBN Internasional, buku hasil kegiatan belajar siswa dan gerakan literasi tidak diberikan ISBN. Silahkan diterbitkan tanpa ISBN."
Mendengar kabar itu, Eka Kurniawan, sastrawan Indonesia, membuat kicauan singkat di akun Twitternya, @gnolbo, bahwa ia heran dengan kabar krisis ISBN itu.
Mengutip penjelasan dari laman perpusnas.go.id, bahwa International Standard Book Number (ISBN) adalah deretan angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi unik secara internasional terhadap satu buku maupun produk seperti buku yang diterbitkan oleh penerbit. Setiap nomor memberikan identifikasi unik untuk setiap terbitan buku dari setiap penerbit, sehingga keunikan tersebut memungkinkan pemasaran produk yang lebih efisien bagi toko buku, perpustakaan, universitas maupun distributor.
ISBN diberikan oleh Badan Internasional ISBN yang bertempat di London, Inggris. Sesuai penjelasan di Wikipedia bahwa sistem ISBN diciptakan oleh seorang pedagang buku dan alat-alat tulis W.H. Smith pada tahun 1966. Mulanya disebut Standard Book Numbering atau SBN digunankan sampai tahun 1974.
Untuk mendapatkan ISBN, mesti menghubungi perwakilan lembaga ISBN di tiap negara, yang telah ditunjuk oleh Lembaga Internasional ISBN. Di Indonesia, perwakilan lembaga internasional ISBN adalah Perpustakaan Nasional RI.
Misal contoh ISBN 978-602-06-4013-6. Kalau dibedah, angkat 13 digit itu terbagi menjadi lima bagian. Pertama, nomor prefiks (978 atau 979); kedua, kode negara Indonesia (602); ketiga, nomor penerbit (06); keempat, nomor untuk buku (4013); dan terakhir kelima adalah angka pengontrol sebanyak satu digit (6).
Dari tangkapan layar, ada dua tema yang tidak diberi ISBN, dan dianjurkan sebaiknya terbitkan saja tanpa ISBN, yaitu “hasi kegiatan belajar siswa” dan “gerakan literasi”. Apa yang salah dengan dua hal itu? Bukankah itu bagian dari gerakan melek baca yang mesti didukung oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Perpusnas.
Tulisan Bambang Trim, penulis dan konsultan, "Menjernihkan Makna ISBN", Kompasiana, 22 April 2022, ia menguraikan buku apa saja yang relevan diberi nomor ISBN. Pertama, buku yang memenuhi ciri sebagai buku, terutama ditinjau dari anatomi buku; kedua, buku yang dipublikasikan secara luas (dicetak secara massal), bukan hanya untuk kalangan sendiri/internal; ketiga, buku yang dapat diperoleh dan diakses secara luas, baik berbayar maupun gratis; keempat, buku yang memerlukan identifikasi dalam rantai pasok industri buku, terutama kegiatan komersial.
Dari empat tersebut, secara tema tidak menjadi persoalan. Asal saja, apakah buku itu akan dicetak massal atau tidak. Namun, mengapa ada penolakan dari pihak Perpusnas?
Indonesia mendapatkan nomor khas ISBN dengan jatah sebanyak 1 juta ISBN dalam periode tertentu. Sekitar rentang 10 tahun lebih jatah nomor tersebut habis.
Namun, menurut Bambang Trim, "Alokasi 1 juta nomor itu diberikan kepada Indonesia terakhir pada tahun 2018, tetapi baru empat tahun berlangsung pada tahun 2022, pemberian ISBN sudah membengkak lebih dari 50% mencapai 623.000 judul. Dengan demikian, hanya tersisa 377.000 nomor lagi. Ini yang menyebabkan adanya peringatan dari International ISBN Agency karena ketidakwajaran pemberian ISBN."
Jika rata-rata Indonesia menerbitkan 67.340 judul buku per tahun (sebagaimana data Perpusnas RI, 2021), nomor itu akan tersisa sekira untuk enam tahun lagi. Karena itu, pemberian ISBN sempat ditunda oleh International ISBN Agency sampai PNRI membenahi kriteria pemberian ISBN kepada penerbit, tambah Bambang Trim.
Ketidakwajaran ini bertepatan pada waktu tahun pandemi, yang mana di negara lain mengalami penurunan permintaan ISBN, di Indonesia sebaliknya. Seperti berita "Permohonan ISBN Melonjak Selama Pandemi, Perpusnas Luncurkan Interface Baru Aplikasi Layanan ISBN Online", Perpusnas, 18 November 2020, bahwa selama masa pandemi COVID-19, permohonan ISBN melonjak mencapai 112.263 judul dengan 121.393 ISBN. Bahkan, menurut Kepala Perpusnas Syarif Bando, permohonan ISBN dengan tema COVID-19 mencapai 1.476 judul.
Krisis ISBN dan Minat Baca Masyarakat
Seluruh dunia baru saja memperingati Hari Buku pada 23 April. Mendengar kabar krisis ISBN tersebut semestinya direspons dengan baik, sebab banyak buku yang diterbitkan di Indonesia, berarti minat beli dan baca tinggi ketika pandemi COVID-19. Namun, krisis ISBN ini bukanlah indikator minat beli dan baca buku masyarakat Indonesia.
Mengutip lagi tulisan Bambang Trim, menurutnya, ada beberapa indikasi lonjaka pengajuan ISBN. Pertama, penilaian buku untuk mendapatkan angka kredit kenaikan pangkat mensyaratkan ISBN. Hal ini terjadi pada lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Kedua, proyek penulisan buku bersama (antologi) marak dalam beberapa tahun terakhir ini. Penyelenggara proyek ini merupakan penerbit kecil yang mengharapkan uang masuk dari pembayaran peserta.
Ketiga, proyek penulisan buku bersama yang digagas oleh sekolah, kampus, atau komunitas juga meningkat. Buku itu dicetak terbatas dan disebarkan untuk kalangan sendiri, sekadar untuk memberikan kebanggaan bagi para penulis. Keempat, penerbitan publikasi pemerintah semakin banyak dari tahun ke tahun. Semua publikasi itu seolah-olah dianggap buku sehingga harus di-ISBN-kan, padahal hanya berbentuk laporan, terbit terbatas, dan digunakan di internal lembaga.
Penelitian Diyan Nur Rakhmah dan Lukman Solihin yang dipublikasikan di The Conversation, 22 April 2022, dengan judul "Apakah Pandemi Meruntuhkan Minat Baca Siswa? Berbagai Inovasi dan Kolaborasi Justru Terjadi", bisa menjadi acuan bahwa sekolah punya cara menyiasati semangat baca siswa saat pandemi COVID-19.
Ketika sebelum COVID-19 melanda, sekolah umumnya melakukan pembiasaan membaca selama 15—20 menit sebelum pelajaran dimulai. Namun, itu semua berubah kala pandemi melanda. Perpustakaan ditutup, sekolah diliburkan. Banyak perpustakaan sekolah membuat perpustakaan digital dan program virtual.
"Sebuah SD di Kota Tegal, misalnya, mulai menyediakan bacaan digital dengan memanfaatkan website perpustakaan yang berisi buku sekolah elektronik, buku fiksi, dan buku nonfiksi yang tidak hanya dapat diakses oleh siswa di sekolah tersebut, tetapi juga siswa dari luar sekolah."
Diyan dan Lukman meneliti juga di sekolah dasar di Kota Bandung. Menurut mereka, "SD lain di Kota Bandung menyediakan jam khusus bagi pengelola perpustakaan sekolah untuk mendiskusikan buku secara daring agar siswa tetap tertarik membaca.
Beberapa sekolah di Kota Bandung juga mengembangkan perpustakaan melalui aplikasi Senayan Library Management System (SLIMS) milik Kementerian Pendidikan. Ini memungkinkan perpustakaan sekolah mendapatkan sumber koleksi bacaan lebih beragam dengan sistem sumber terbuka (open source)."
