Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyindir partai-partai yang sudah bermanuver menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2024. Padahal, kursi yang dimiliki belum memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Namun, Hasto tak menjelaskan lebih lanjut partai mana yang dia maksud.
"Untuk mencalonkan saja persyaratan belum cukup, lalu bergerak lincah," kata Hasto di acara Pendidikan Kader Perempuan PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Hasto bilang, seharusnya pergerakan partai harus lebih dulu menyasar ke bawah dengan mendekatkan diri kepada rakyat. Itulah yang telah dimandatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Padahal harusnya pergerakan itu ke bawah dengan mendidik rakyat dengan berlomba-lomba mendidik rakyat bergerak ke bawah," tegasnya.
Oleh sebab itu, PDIP belum tertarik ikut-ikutan bermanuver. Partainya lebih memilih melakukan konsolidasi dan kaderisasi internal. Hal ini agar membuat politik tidak hanya berada di awang-awang.
"Buat PDIP daripada asyik-asyik ikutan dalam pergerakan politik elite, langkah-langkah organisasi kaderisasi peran perempuan pelatihan-pelatihan saksi itu lebih penting dan tiada hari tanpa konsolidasi dan tiada hari tanpa soft campaign," ujar Hasto.
"Ini adalah jawaban PDIP agar politik betul-betul membumi politik betul-betul mengakar politik tidak berada di awang-awang," tambahnya.
Sebagai informasi, sejumlah partai politik telah membentuk koalisi untuk menghadapi Pemilu 2024. Di antaranya seperti Partai Golkar, PAN, dan PPP dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Terbaru, PKB dan PKS juga sudah menyatakan akan membentuk koalisi poros ketiga. Hanya saja, koalisi yang disebut semut merah ini masih kekurangan kursi jika ingin mengusung calon presiden.
Saat ini PKS mengantongi 50 kursi, PKB 58 kursi, kurang tujuh kursi parlemen untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden 115 kursi.
"Kita berharap pertemuan gabungan ini akan jadi magnet yang keras, magnet yang baik untuk partai-partai lain yang bergabung. Kalau 50 sama 58, tinggal tujuh (kursi), artinya tinggal satu partai," kata Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6).
