Tim Editor
Pilkada serentak tahun ini dilakukan di 171 daerah, 17 di antaranya adalah pemilihan gubernur-wakil gubernur. Menurut Hasto, pilkada harus jadi kemenangan rakyat dan melahirkan pemimpin yang mau bekerja melayani umat.
"Kekuasaan itu hanyalah alat, guna menciptakan seluruh kebijakan dan program agar tercapailah cita-cita masyarakat adil dan makmur. Dan dalam memperoleh kekuasaan itu, rakyatlah yang berdaulat. Rakyat merdeka di dalam memilih pemimpinnya”, ujar Hasto, melalui pernyataan tertulis, Rabu (27/6/2018).
Hasto menyampaikan keprihatinannya karena pilkada serentak tahun ini diwarnai aktivitas politik dari pihak yang sangat berambisi meraih kekuasaan bukan untuk mencapai kedaulatan dan kepentingan rakyat.
Menurut Hasto, banyak pihak yang menggunakan segala cara untuk memenangkan pilkada. Mulai dari memanipulasi daftar pemilih tetap, melibatkan alat penyelenggara pemilu yang seharusnya netral, politik uang, hingga menghilangkan hak pilih warga.
"PDI Perjuangan sangat prihatin terhadap praktik politik menghalalkan cara tersebut. Ambisi orang per orang dan kelompok menjadi begitu dominan, dan merusak keadaban politik kita," ungkap Hasto.
Baca Juga: PDIP Minta SBY Berhenti Bersikap Melodrama
Tidak hanya itu, kekrisisan demokrasi dalam pestanya, menurut Hasto, sampai pada tahap mengenaskan di mana seorang tokoh nasional berbicara tentang identitas calon pemimpin, hanya dari air minumnya dari mana, makan daging dari mana, hingga sukunya apa.
Menurut Hasto hakikatnya seluruh suku bisa diterima secara luas di seluruh penjuru Nusantara dan dapat hidup rukun.
"Mengapa ada yang berpikiran begitu sempit dan mengaburkan kenyataan bahwa Indonesia lahir untuk semua, untuk semua suku, semua warga bangsa tanpa membedakan suku, agama, status sosial, jenis kelamin dan pembeda lainnya. Persatuan dan kesatuan bangsa di atas segalanya” imbuhnya.
Lebih lanjut Hasto menegaskan bahwa menang atau kalah dalam pilkada bukanlah kiamatnya demokrasi. Hasto menyesali sikap banyak orang yang menyebut pertarungan pilkada sebagai pertarungan hidup dan mati.
Seharusnya, baik yang kalah maupun yang menang harus menjalankan fungsinya masing-masing. Bagi yang kalah, terus berbenah diri menyambut lima tahun ke depan. Dan bagi yang menang, menjalankan pemerintahan dengan sebaik mungkin, tanpa korupsi. Sebagaimana pesan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.
"Kenapa hanya demi kekuasaan lalu mempertaruhkan segalanya, termasuk kehendak bersama sebagai bangsa Pancasila. Maka sebaiknya, semua pihak memperjuangkan kualitas demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jangan pernah memprovokasi rakyat dengan pemikiran sempit, apalagi kerdil,” ujar Hasto.
"Demokrasi harus menjadi ukuran peradaban politik Indonesia," tutupnya.
