Jokowi Sebut Ada 4,5 Juta PMI Ilegal: Harus Tercatat Dalam Sistem Perlindungan Negara
ERA.id - Presiden Joko Widodo hadir melepas langsung 597 Pekerja Migran Indonesia (PMI) program Government to Government (G to G) Korea Selatan di Ballroom eL Royale Hotel, Kelapa Gading, Jakarta, Senin kemarin.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dirinya bangga karena seluruh PMI yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan ini sudah dipersiapkan dengan baik oleh BP2MI. Ada perubahan besar yang terjadi dalam tata kelola yang telah dilakukan BP2MI sehingga para PMI dapat diberangkatkan dengan persiapan yang lebih baik.
"Saya senang karena seluruh PMI di sini memiliki kompetensi, keterampilan, dan pendidikan yang cukup untuk bekerja. Saya melihat sendiri bagaimana semangat dan optimisnya para PMI yang akan terbang ke Korea Selatan. Kalian telah mengikuti pembekalan yang baik dengan tujuan yang jelas, untuk bekerja ke Korea Selatan," ungkap Presiden Jokowi dalam keteranganya dikutip Selasa (18/10/2022).
Presiden Jokowi menyampaikan, sesuai laporan dari Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, masih ada sekitar 4,5 juta PMI yang tidak tercatat dalam sistem milik negara karena berangkat bekerja secara tidak resmi. Sistem tersebut adalah SISKOP2MI miliki BP2MI yang memiliki big single data PMI yang memuat identitas, negara tujuan penempatan, daerah asal, hingga kontrak kerja.
"Saya telah sampaikan kepada Pak Benny bahwa semua PMI harus tercatat dalam sistem, dalam perlindungan negara. Ini memang tugas yang besar dan tidak mudah. Saya sudah perintahkan kepada Pak Kapolri untuk menangani ini. Dan perubahan besar yang terjadi di BP2MI untuk tata kelola PMI, ini sangat bagus," kata Presiden Jokowi.
Dengan landainya pandemi Covid-19, lanjut Jokowi, saat ini PMI sudah mulai bisa berangkat bekerja ke Korea Selatan.
"Hari ini 597 orang yang berangkat. Kalian para PMI sudah menyumbangkan devisa negara sebesar 159 triliun rupiah per tahun, itu bukan jumlah yang kecil. Meski saat pandemi sempat turun menjadi 130 triliun rupiah, itu pun tetap jumlah yang sangat besar," katanya.
"Saya senang karena saat ini juga peluang-peluang penempatan seperti melalui skema private to private sudah terbuka, misalnya kebutuhan 1.800 PMI untuk jabatan welder. Seluruh peluang kerja tersebut jelas perlu proses persiapan yang tidak mudah," sambungnya.
Jokowi mengungkapkan juga rasa bangga karena para PMI berangkat ke Korea Selatan yang memiliki perlindungan yang baik dengan gaji yang besar.
"Menteri saja gajinya 19 juta rupiah, sedangkan saudara-saudara gajinya 22 juta. Pesan saya, hati-hati dalam penggunaannya, jangan lupa ditabung, jangan konsumtif sehingga ketika kembali ke Tanah Air ada tabungan," tutupnya.
Dalam kegiatan ini, Kepala BP2MI juga melaporkan bahwa dalam dua tahun kepemimpinannya, sudah ada sebanyak 79.827 PMI deportasi dari seluruh negara yang difasilitasi kepulangannya, juga sebanyak 3.053 PMI sakit, dan 1.454 jenazah yang ditangani, kebanyakan karena berangkat secara tidak resmi.
"Sebanyak 597 PMI yang akan berangkat dalam tiga hari ini. Mereka adalah wakil negara, anak-anak bangsa yang dipersiapkan sungguh-sungguh oleh negara, memiliki sertifikasi keterampilan dan kemampuan bahasa. Merekalah wajah bangsa Indonesia," jelas Benny.
Diungkapkan pula bahwa saat ini BP2MI sedang memproses skema untuk program rumah murah bagi PMI, bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Selain itu BP2MI juga sedang menjajaki kerja sama dengan Ditjen Bea Cukai terkait rencana pembebasan bea masuk barang milik PMI dari luar negeri. Itu semua demi penghormatan kepada PMI, pahlawan devisa negara. Benny optimis target keberangkatan PMI per tahun sebesar 150.000 bisa tercapai, bahkan lebih.