Soal Isu Reshuffle Kabinet, PKB: Jika Pertimbangannya Politis pun Sah-sah Saja
ERA.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak mau ambil pusing soal isu perombakan kabinet atau reshuffle. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda mengatakan, partainya juga tidak akan mempermasalahkan alasan urgensi Jokowi jika nantinya melakukan reshuffle.
"Saya sudah pernah sampaikan bahwa itu urgensinya tergantung presiden. Di mata saya, ukuran urgensi itu sepenuhnya tergantung presiden, mau besik beliau melantik, itu tergantung presiden," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2022).
Menurutnya, urgensi perombakan kabinet di mata presiden bisa saja berbeda dengan ukuran publik. Jika nantinya alasan reshuffle berdasarkan pertimbangan politis pun, PKB menilainya sangat wajar.
"Kalau misalnya pertimbangan politis semata, menurut saya sah-sah saja," kata Huda.
Lantaran reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, maka keputusannya pun berdasarkan sujektif kepala negara. Huda mengingatkan, menteri merupakan jabatan politis. Artinya, seorang menteri bisa tetap dipertahankan, diangkat, dipindah, maupun dicopot.
Dia menambahkan, sangat mungkin pula reshuffle dilakukan lantaran presiden sudah tak nyaman lagi dengan para menterinya.
"Perlu diingat bahwa menteri itu political point, dia pejabat politik. Karena pejabat politik dan statusnya pembantu presiden, jadi membantu," katanya.
"Kalau yang mau dibantu sudah merasa enggak nyaman, kan kapanpun bisa diganti," imbuh Huda.
Karena itu, dia kembali menegaskan bahwa apapun alasan di balik keputusan melakukan reshuffle sepenuhnya merupakan prerogatif presiden.
"Ya itu tadi, subjektif presiden. Kalau ini politis ya sah-sah saja, bahwa ini bukan terkait kinerja (menteri) ya sah-sah juga," kata Ketua Komisi X DPR RI itu.
"Mungkin ukuran publik tidak, tapi karena presiden menganggap urgen ya itu lah keputusan politik. Itulah bagian dari menteri adalah pembantu presiden, kapanpun harus siap diangkat dan siap untuk diganti," tegasnya.
Sebelumnya, isu reshuffle kabinet kembali menguat setelah Jokowi memberi sinyal bakal merombak menteri-menterinya. Meski begitu, ia tak memastikan kapan hal itu akan dilakukan.
"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12).
Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai, Jokowi memang perlu mengevaluasi kinerja menteri-menterinya. Secara khusus, dia menyebut nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk dievaluasi.
Evaluasi dan perombakan dinilai perlu, agar bisa mendukung program-program pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya.
"Mentan dievaluasi, menhut dievalusi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua mentetu juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janni kampanyenya," ucap Djarot.