Ketua Fraksi PAN DPR Sindir PDIP soal 'Tim Hore' Dukung Proporsional Terbuka: Yang Nilai Hanya Sekadar Hore-hore Justru yang Becanda

ERA.id - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pernyataan sikap kedelapan partai politik untuk mendukung sistem proporsional terbuka adalah bagian dari proses demokrasi. Masing-masing punya hak untuk menyatakan pendapat. Apalagi, pernyataan yang  disampaikan didasari pemikiran rasional dengan basis tindakan moral yang benar.

"Kedelapan fraksi itu tidak sedang bermain-main. Tidak bercanda. Ya itu sangat serius," katanya dalam keterangannya, Jumat (13/1/2023).

Ia mengklaim justru kedelapan fraksi ini ingin mengedepankan kedaulatan rakyat melalui keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan. Sistem proporsional terbuka dinilai lebih representatif, aspiratif, akomodatif, dan diterima hampir semua kalangan.

"Di DPR saja pun diterima mayoritas, apalagi di masyarakat. Kalau ada yang menilai ini hanya sekadar 'hore-hore', justru itu malah yang becanda. Kan bisa dipahami arah dan kesan yang mau disampaikan. Tidak perlu ditanggapi berlebihan. Itu juga bagian dari demokrasi," katanya.

Menurutnya, seharusnya memang harus ada diskusi dan diskursus di ruang publik. Dan itu adalah contoh partisipasi. Setiap pihak boleh menyampaikan pendapat.

"Kedelapan partai tentu menyadari betul bahwa semua akan kembali kepada MK. Karena itu, pandangan dan pikiran yang disampaikan oleh kedelapan fraksi tersebut diminta untuk dijadikan sebagai pertimbangan. Sebab, keputusan yang akan diambil menyangkut hak-hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaan pesta demokrasi kita," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Bambang Pacul menilai usul PDIP soal sistem proporsional tertutup yang didorong PDIP merupakan lumrah. Ia meminta hal itu diserahkan saja pada Mahkamah Konstitusi.

"Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo [Silakan]. Pengambil keputusan adalah 9 hakim MK. Kalau ini [Pernyataan sikap 8 parpol] saja hanya untuk hore-hore saja," kata Pacul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1/2023).