Din Syamsuddin Sempat Ditawari Jadi Ketua TKN
"Dalam Tim Kampanye Nasional memang ada yang pernah menghubungi saya, Pak Teten Masduki dan Bu Ruhaeni. Katanya membawa pesan presiden, ingin dijadikan ketua timses nasional. Namun saya belum percaya kalau Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sendiri menyampaikan kepada saya, makanya saya tak jawab waktu itu," ujar Din di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).
Namun, jika sampai saat ini masih ditawari, Din mengaku akan menolak tawaran tersebut. Sebab, dirinya memiliki beberapa pertimbangan.
"Kalau seandainya saya ditanya, saya jelas tidak bersedia, karena saya mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Sekarang masih mempunyai jabatan sebagai ketua ranting. Saya harus menegakkan organisasi Muhammadiyah tidak terlibat politik kekuasaan, maka tidak terlibat dalam dukung mendukung kubu manapun," tutur dia.
(Ilustrasi/era.id)
Selain itu, ia juga memiliki jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antarnegara dan Peradaban (UKP-DKAAP). Tugas ini dibentuk pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Saya harus menjaga juga keseimbangan antara kawan-kawan yang berada di organisasi saya. Alasan penting, saya ini PNS, dosen, guru besar di UIN Jakarta, tidak boleh ikut politik kekuasaan. Maka yang ngajak-ngajak saya ikut timses manapun harus tahu saya ini PNS tidak boleh," pungkas dia.
Koalisi Indonesia Kerja (KIK) secara resmi telah mendaftarkan tim kampanye nasional yang akan bergerak memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilu Presiden 2019.
Baca Juga : Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Didaftarkan Tanpa Ketua
Namun, meski sudah didaftarkan, nama ketua tim pemenangan masih belum disebutkan. Sebab, hingga saat ini Jokowi yang punya kewenangan untuk menentukan ketua tim pemenangan, masih sibuk dengan tugasnya sebagai kepala negara.
"Ketua kampanye nasional menunggu keputusan pasangan calon. Kami tidak mau menganggu konsentrasi Bapak Presiden yang saat ini berkonsentrasi terhadap pelaksanaan Asian Games dan juga membantu untuk penanganan bencana di Lombok," ungkap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2018).