Dianggap Tidak Akan Kabur Usai Ngaku Pakai Calo Demi Hindari Wajib Militer, Surat Penangkapan Ravi VIXX Resmi Dicabut

ERA.id - Surat perintah penangkapan Ravi VIXX resmi dicabut. Pencabutan ini menyusul pengakuan Ravi menggunakan calo demi menghindari wajib militer atau wamil. 

Diketahui surat perintah penangkapan Ravi diminta pada 2 Maret oleh tim investigasi khusus Pengadilan Distrik Selatan Seoul karena menghindari dinas militer. Artis tersebut telah menjalani penyelidikan polisi karena diduga menghindari dinas militer melalui Tuan Gu, seorang perantara yang telah diadili karena memberikan diagnosis epilepsi palsu kepada mereka yang mencoba menghindari dinas militer.

Pada 6 Maret, hakim ketua Kim Ji Sook dari Pengadilan Distrik Selatan Seoul menyelidiki Ravi karena diduga melanggar Undang-Undang Dinas Militer dan memeriksa keabsahan surat perintah penangkapannya. Setelah melakukan serangkaian introgasi, hakim memutuskan untuk menolak surat perintah penangkapan tersebut. 

"Sulit untuk menentukan bahwa ada risiko melarikan diri atau menghancurkan barang bukti,” kata Kim Ji Sook, dikutip Newsis, Selasa (7/3/2023). 

Lalu, kata Kim, pencabutan ini didasari karena Ravi telah mengakui perbuatannya. Alhasil hakim menganggap penangkapan itu tidak perlu. 

“Meskipun dakwaan ini serius, adalah standar untuk melakukan penyelidikan terhadap tersangka tanpa penahanan. Mengingat bukti obyektif yang dikumpulkan sejauh ini, (tersangka) telah mengakui tuduhan tersebut. Tempat tinggal dan kariernya stabil dan ketika mempertimbangkan berbagai faktor, seperti ikatan sosial, sulit untuk mengatakan perlunya menangkap tersangka pada tahap ini,” jelasnya. 

Sehubungan dengan kasus ini, dikatakan bahwa pengadilan telah mengadili dengan total 23 orang, termasuk Tuan Gu. Selain Ravi, dilaporkan bahwa lebih dari 100 orang saat ini sedang diselidiki, dengan beberapa di antaranya adalah atlet profesional dan industri hiburan.

Bulan lalu, rapper Nafla, yang merupakan rekan label GROOVL1N Ravi, ditangkap karena diduga melanggar Undang-Undang Dinas Militer dan menerima perlakuan istimewa saat bertugas di militer sebagai pekerja layanan publik. Hakim ketua yang sama meninjau surat perintah Nafla, yang akhirnya dianggap sah.