Dunia Berperang Melawan Korupsi

Jakarta, era.id - Apa yang terjadi di DPRD Kota Malang adalah contoh kecil bagaimana korupsi sudah merajalela di negeri ini. Bayangkan saja, 41 anggota Dewan dari 45 yang ada, ditetapkan jadi tersangka suap dan gratifikasi. Gegara korupsi, tak mungkin bisa kuorum sebuah rapat.

Beruntung, proses Pergantian Antar Waktu bisa berlangsung cepat. Senin (10/9) kemarin, sudah dilantik 40 orang pengganti para tersangka itu.

Kalau kamu pikir, cuma negeri ini saja yang kelimpungan memerangi korupsi, salah besar. Bukan cuma Indonesia saja, tapi banyak negara di planet ini yang geleng-geleng kepala melihat sikap koruptif para pejabatnya. Bahkan sampai Sekjen PBB Antonio Guterres pun harus bersuara agar para pemimpin negara anggotanya mengambil sikap perang melawan korupsi.

Guterres bilang kalau rakyat di seluruh dunia sudah muak dengan korupsi para pejabatnya. Korupsi dirasa sudah menjadi bagian budaya dalam masyarakat.

"Saya menyeru semua pemimpin di mana saja untuk mendengarkan, memelihara budaya integritas dan memberdayakan warga untuk melakukan bagian mereka di tingkat masyarakat madani. Kita semua harus berbuat lebih banyak untuk memerangi korupsi, memperkuat pemerintahan dan membangun lembaga yang dapat dipercaya yang dapat menjamin kejujuran dan kemajuan buat semua," ujar Antonio Guterres seperti laporan Xinhua yang dikutip Antara, Selasa (11/9/2018).

Guterres bilang, semua negara anggota harus berada di garis depan dalam memerangi korupsi. Penting untuk meningkatkan kualitas komisi antikorupsi nasional dan upaya penegakan hukum. Salah satu caranya dengan menjamin lembaga kehakiman yang mandiri, masyarakat sipil yang bersemangat dan perlindungan yang efektif buat pengungkap keterangan. 

Masyarakat internasional dapat melengkapi upaya itu dengan bekerja lebih efektif melawan pencucian uang, penghindar pajak dan aliran uang secara diam-diam yang telah melucuti sumber daya yang sangat diperlukan di banyak negara dan memberi banyak kesempatan kepada koruptor.

"Saat konflik berkecamuk, korupsi merajalela. Dan sekalipun konflik dapat dikendalikan, korupsi dapat menghambat pemulihan." 

"Korupsi mengendalikan dan merajalela dengan hancurnya lembaga politik dan sosial. Lembaga itu tak pernah lebih marak dalam krisis dibandingkan pada masa konflik," beber Guterres.

Korupsi berkaitan dengan banyak bentuk ketidak-stabilan dan kerusuhan, seperti penyelundupan senjata, narkotika dan manusia. Hubungan antara korupsi dan terorisme dan ekstremisme telah berulangkali diakui oleh Dewan Keamanan dan Sidang Majelis Umum. Aset yang dicuri melalui korupsi dapat digunakan untuk mendanai kejahatan lebih lanjut, termasuk ekstremis yang melibatkan kekerasan dan aksi teror.

Forum Ekonomi Dunia memperkirakan kerugian akibat korupsi paling sedikit 2,6 triliun dolar AS, atau lima persen dari produk domestik bruto global. Dan menurut Bank Dunia, usaha serta per orangan membayar lebih dari satu triliun dolar untuk suap setiap tahun.

 

Tag: korupsi bakamla