Jakarta, era.id - Setahun sudah Anies Baswedan melaksanakan tugasnya gubernur DKI Jakarta. Dari sisi pekerjaan, Anies mendapatkan banyak kritik. Yang paling kuat muncul dari fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (PDI Perjuangan), misalnya yang mengkritik peresmian atau soft launching skybridge atau jembatan penyeberangan multiguna (JPM) karena dianggap belum layak dan terkesan dipaksakan.
Anies pun membantah. Kata dia, memang saat ini, secara estetika JPM ini masih belum ciamik lantaran penyelesaiannya baru 78 persen. Dia pun berharap, Prasetyo bersabar dan menunggunya sampai tuntas.
"Nanti ya, lihat kalau sudah jadi. Itukan baru konstruksi, belum terlihat warnanya, gambar-gambarnya. Jadi, jangan terlalu bersemangat untuk menjelekkan. Pandanglah dengan obyektif," tutur Anies di tempat terpisah, Rabu (17/10/2018).
Kritikan lain datang dari Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Dwi Rio Sambodo yang merasa program rumah DP nol rupiah bertransformasi menjadi SAMAWA. Kata Rio, program ini sudah meleset dari peruntukan awalnya, orang miskin. Sebab, Rio menilai, SAMAWA ditujukan untuk warga yang miliki penghasilan Rp4 juta sampai Rp7 juta sebulan.
Rio menilai, cicilan rumah sebesar Rp2 juta--yang belum ditambah biaya air, listrik dan iuran pengelolaan lingkungan--tanpa subsidi ini tentu akan menyulitkan orang miskin untuk mendapatkannya.
Menanggapi ini, Anies menegaskan, ada yang tidak dipahami Rio. Kata Anies, program rumah DP nol rupiah menggunakan skema proporsi penghasilan warga, tidak boleh dipakai untuk mencicil tetapi sistem sewa. Setelah 20 tahun, baru rumah tersebut bisa dimiliki.
"Bagi mereka yang dibawah UMP programnya adalah menyewa untuk memiliki rusunawa, di mana mereka menyewa nanti setelah digunakan selama 20 tahun maka rumah susun itu bisa menjadi miliknya. Statusnya sewa beli," kata Anies.
"Karena itu jangan kita membuat mereka tidak bisa hidup layak setiap bulan hanya karena mereka harus nyicil rumah. Lebih baik mereka sewa dengan harga yang murah tetapi punya kepastian bila membayar dengan baik merawat rumah dengan baik maka setelah 20 tahun mereka bisa memiliki," tambah mantan Menteri Pendidikan tersebut.
Selain itu, Fraksi PDIP mengeluh dengan komunikasi Anies yang kurang ke DPRD. Anies pun mengatakan, tidak mungkin dia tidak menjalin komunikasi dengan lembaga legislatif itu. Sebab, eksekutif seperti dia butuh berkomunikasi dengan legislatif untuk semua urusan di Pemprov DKI Jakarta.
Anies balik menyindir Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang tak pernah memberikan apresiasi pada program-program Pemprov DKI Jakarta.
"Menurut saya kalau dari sisi dewan Pak Pras menyampaikan pandangan itu normal. Pernahkan Pak Pras memuji gubernur? Pernah tidak? Hayo, coba cari," tuturnya.