Jokowi-Gibran Dilaporkan Atas Dugaan Nepotisme, Prabowo: Kita Dinasti Merah Putih, Dinasti Patriot

ERA.id - Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto menanggapi dilaporkannya Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dilaporkan atas dugaan nepotisme ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya juga dinasti. Saya anaknya Soemitro, cucunya Margono Djojohadikusumo. Paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti merah putih. Kita dinasti patriot," kata Prabowo usai Rapimnas Gerindra di The Dharmawangsa Jakarta, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (23/10/2023).

Menteri Pertahanan (Mentan) ini lalu mempertanyakan apa salahnya jika Jokowi melakukan dinasti politik. Ia malah balik menuding politik kadang tak adil.

"Ya saya terlalu tua, Gibran terlalu muda. Ini, ini, ini, itu, ya, ini namanya politik Indonesia kadang-kadang tidak fair ya. Itu, ya," kata Prabowo.

Prabowo menilai banyak tokoh politik yang melakukan dinasti politik. Ia bahkan ingin agar masyarakat melihat hal-hal positif dari dinasti politik.

Sebelumnya, kelompok masyarakat yang menamakan diri Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan Anwar Usman, Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dan Kaesang ke KPK. Laporan yang dilayangkan TPDI terkait dengan dugaan kolusi dan nepotisme di balik putusan MK terkait gugatan syarat batas usia capres dan cawapres.

"Tadi kita melaporkan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme kepada pimpinan KPK," kata Koordinator TPDI Erick S. Paat di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jaksel, hari ini.

Erick menjelaskan ada sejumlah dasar hukum yang mereka gunakan dalam laporan. Di antaranya UUD 1945 ayat 1 dan 3 hingga TAP MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Dia mengklaim laporan yang disampaikannya sudah diterima. Diharap, komisi antirasuah segera bergerak karena aroma nepotisme tercium saat Anwar mengetuk palu pada sidang, Senin, 16 Oktober.