Dari Lima Pimpinan KPK, Hanya Nurul Ghufron yang Penuhi Panggilan Dewas
ERA.id - Anggota Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho mengatakan, hanya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang memenuhi panggilan pemeriksaan yang digelar pada Jumat (27/10/2023) hari ini.
Sebagai informasi, pimpinan KPK harusnya diperiksa sejak pagi terkait dugaan pelanggaran kode etik saat bertemunya Ketua KPK Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
"Kalau yang bisa diperiksa hari ini hanya pak Nurul Ghufron," kata Albertina kepada wartawan.
Sedangkan pimpinan KPK lainnya seperti Nawawi Pomolango dikabarkan sedang sakit, sementara Johanis Tanak dan Alexander Marwata sedang dinas luar kota.
Sementara Firli meminta penjadwalan ulang pada 8 November mendatang. Tapi, Albertina tidak menjelaskan alasan permintaan itu. "Silakan tanya saja ke sana alasannya," ungkap Albertina.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengawas KPK sudah mengklarifikasi sejumlah saksi terkait dugaan pertemuan Firli-Syahrul. Sementara Firli bakal diklarifikasi belakangan karena dia merupakan pihak terlapor.
Adapun dugaan pertemuan antara Firli-Syahrul muncul di tengah pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian setelah ada foto yang tersebar. Laporan ke Dewan Pengawas KPK disampaikan oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum.
Dalam kasus korupsi yang ditangani KPK, Syahrul diduga memeras pegawainya dengan mewajibkan membayar uang setoran setiap bulan dengan bantuan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Nominal yang dipatok Syahrul dan harus disetorkan pegawai eselon I-II berkisar 4.000-10.000 dolar Amerika Serikat.
Uang yang dikumpulkan diyakini bukan hanya berasal realisasi anggaran Kementan digelembungkan atau mark-up melainkan dari vendor yang mengerjakan proyek. Pemberian uang dilakukan secara tunai, transfer maupun barang.
KPK kemudian menduga uang yang diterima Syahrul digunakan untuk berbagai kepentingan pribadinya. Mulai dari umrah bersama pegawai Kementan lainnya, membeli mobil, memperbaiki rumah hingga mengalir ke Partai NasDem dengan nilai hingga miliaran rupiah.