Agar Tak Meninggalkan Kesan Buruk Jelang Akhir Jabatan, Jokowi Diminta Menyelesaikan Masalah Ini
ERA.id - Pemerintah diminta bertindak tegas dalam polemik satu harga minyak goreng. Hal ini disampaikan oleh Aktivis 98 Barita Ricky Richy dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (16/11/2023).
Barita menilai polemik satu harga minyak goreng belakangan menjadi sumber konflik Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dengan pemerintah. Oleh sebab itu, dia meminta Joko Widodo sebagai presiden yang pro rakyat harus bertindak cepat menyelesaikan persoalan ini.
"Pemerintahan Jokowi harus sebagai pemerintahan yang pro rakyat harus bertindak cepat. Keguncangan masalah pangan di Indonesia dapat menjadi kendala besar dalam pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada awal tahun 2024 ini," kata aktivis 98 Barita Ricky Richy, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/11/2023).
"Butuh perhatian khusus dan penanganan cepat dari Pemerintah agar tidak ada pihak-pihak yang memperkeruh masalah," lanjutnya.
Jokowi, kata Ricky, juga harus bertindak tegas dalam polemik satu harga minyak goreng. Utang Pemerintah yang tidak terbayar sekitar 344 Miliar Rupiah ini dapat menjadi kendala besar Pemerintah dalam menghadapi tantangan kelangkaan bahan pangan tahun 2024.
"Perilaku tidak bertanggung jawab pemerintah ini sangat berbahaya sekali, karena dari kasus Aprindo dan BPDPKS ini akan menganggu stabilitas ekonomi dan politik Indonesia dalam beberapa bulan kedepan. Jika tidak ditangani segera bisa merembet kemana-mana," kata Ricky.
“Jokowi harus berani mengevaluasi menteri di bidang perekonomian karena tidak mampu secara tim menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai di ujung pemerintahan Jokowi ini meninggalkan kesan buruk bagi rakyat Indonesia," lanjut Ricky.
Ricky mengingatkan, bahwa dunia sekarang sedang menghadapi kelangkaan pangan, persoalan pangan dapat memicu gejolak sosial dan revolusi pemerintahan.
"Terjadinya peristiwa 98 salah satu penyebabnya adalah langka dan mahalnya bahan pangan, jangan sampai hal itu terjadi karena cost politiknya mahal bagi republic ini," tegas Barita Ricky.
"Airlangga sering bermain-main terhadap persoalan bahan pokok yang dibutuhkan Republik Indonesia, jadi jelas Airlangga harus dicopot segera mungkin agar tidak membuat kekisruhan. Rakyat Indonesia mau kehidupan damai dan tentram dalam menghadapi pesta demokrasi 2024," tutup Ricky.