Gelar Rapat Darurat Pasca Ebrahim Raisi Tewas, Wakil Presiden Pertama Mokhber Pimpin Iran Sementara

ERA.id - Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad Mokhber akan mengambil alih posisi Ebrahim Raisi setelah dinyatakan tewas dalam insiden kecelakaan helikopter. Hal ini sesuai dengan konstitusi Republik Islam.

Juru bicara Dewan Penjaga Republik Islam Iran Hadi Tahan Nazif mengatakan bahwa dengan persetujuan Pemimpin Tertinggi, sebuah dewan yang terdiri dari ketua kehakiman Iran, ketua parlemen, dan wakil presiden akan mengambil tindakan untuk mengadakan pemilu dalam waktu 50 hari.

“Bangsa Iran tidak perlu khawatir. Tidak akan ada gangguan terhadap operasional negara," kata Nazif, mengutip pernyataan Pemimpin Tinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, dikutip IRNA, Senin (20/5/2024).

Menurut Pasal 131 Konstitusi Iran, dalam hal presiden meninggal, dipecat, mengundurkan diri, tidak hadir, atau sakit lebih dari dua bulan, atau ketika masa jabatannya telah berakhir dan presiden baru belum terpilih karena jika ada hambatan, atau keadaan lain yang serupa, wakil presidennya akan mengambil alih, dengan persetujuan Pemimpin, wewenang dan fungsi presiden.

Apabila wakil presiden meninggal dunia, atau hal-hal lain yang menghalanginya menjalankan tugasnya, atau bila presiden tidak mempunyai wakil presiden, Pemimpin Tertinggi mengangkat orang lain untuk menggantikannya.

Helikopter yang membawa Presiden Raisi dan delegasi pendampingnya jatuh pada hari Minggu di hutan Dizmar di Provinsi Azarbaijan Timur, merenggut nyawa semua penumpangnya.

Tim pencarian dan penyelamatan menjelajahi daerah pegunungan dalam kabut tebal semalaman dan menemukan puing-puing pada Senin pagi. Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian dan beberapa pejabat lainnya juga ikut serta.

“Kami jamin kepada bangsa yang setia dan apresiatif serta tercinta, bahwa jalan pengabdian akan terus berlanjut dengan semangat tak kenal lelah Ayatollah Raisi, pahlawan dan abdi bangsa serta sahabat setia para pemimpin, serta dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dan kerja sama dari orang-orang terhormat, tidak akan ada kekurangan dalam pengelolaan Jihadi di negara ini,” tambah pernyataan itu.