Sampai Kapan Anies 'Menjomblo'?
Coba diingat, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno resmi menyatakan pengunduran diri dari jabatanya pada 27 Agustus 2018 lalu karena mendaftar sebagai calon wakil presiden Pemilu 2019. Itu artinya, Anies Baswedan, sejak 3 bulan lalu sampai sekarang, sudah menyandang status jomblo karena tidak memiliki wagub.
Itulah kenapa kami bilang kamu tidak perlu sedih. Kamu jomblo tapi cuma ngurusin hidup sendiri, sedangkan Anies jomblo tapi juga ngurusin hidup warga se-DKI Jakarta. Kamu cuma diledeki teman-teman satu tongkrongan, Anies diledeki satu Jakarta.
Tapi, Anies mencoba mengaku santai, walau terlihat jelas perbandingan agenda-agenda yang dijadwalkan untuk pemimpin Ibu Kota ini. Kalau kamu mau tahu, agenda gubernur dan wakil gubernur saat Sandiaga masih menjabat cukup padat dan itu dibebankan ke Anies yang sekarang sendirian.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno (masih jadi wakil gubernur DKI Jakarta) (era.id)
Beberapa kalimat di atas hanya intermezzo saja. Sikap Anies saat ini sih menyerahkan semua proses pemilihan wagub baru itu ke dua partai pengusung saat Pilkada 2017 lalu, yaitu Partai Gerindra dan PKS.
Anies hanya tinggal menunggu waktu sampai jodohnya datang, meskipun ia sempat sensi saat diguyoni Djarot Syaiful Hidayat dengan ucapan 'jangan lama-lama jomblo' dari mantan wakil gubernur DKI itu.
"Gerindra dan PKS sudah bersepakat dengan proses tinggal soal waktu saja mereka tapi sudah selangkah lebih maju sudah berbicara tentang prosedur. Silakan partai punya mekanismenya sendiri dalam menentukan orangnya," ujar Anies beberapa waktu lalu.
Untuk mendapatkan pasangan, Anies pasti punya kriteria. Sebab, wagub baru ini adalah seorang yang nantinya akan memutuskan sikap bersama Anies bagaimana membangun Jakarta sampai periode kepemimpinannya berakhir di 2022.
"Kriteria utamanya adalah bekerja bersama gubernur. Jangan bawa rute kerja sendiri, peta sendiri, jangan bawa visi sendiri. Ikut dengan visi gubernur," kata dia.
Sandiaga Uno saat mengundurkan diri jadi wakil gubernur DKI Jakarta. (era.id)
PKS yang deg-degan
DPD Partai Gerindra dan DPD PKS akhirnya telah menyepakati jatah kursi wagub DKI yang kosong sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri diserahkan ke PKS. Dengan catatan, nama yang disodorkan diharuskan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di internal.
"Insya Allah kami bersama akan melakukan fit and proper test. Dewan pimpinan tingkat pusat, DPP PKS itu sudah menetapkan ada dua nama yaitu Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo.
Partai Gerindra meminta juri uji kepatutan dan kelayakan ini terdiri dari empat orang. Yaitu, dua dari PKS dan dua dari Partai Gerindra.
Sebenarnya, PKS tak sepakat dengan permintaan ini. Sebab, kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi ini, berbelit-belit dan keluar dari kesepakatan awal.
"Kita enggak ada pembahasan soal itu (kemarin), tapi kita enggak ingin bahwa ini akan berpanjang. Itu sudah diserahkan pada PKS, sehingga inilah yang diajukan PKS, dua nama itu," sebut Ketua Fraksi DPRD PKS Suhaimi.
Terbaru, Partai Gerindra mengusulkan supaya juri fit and proper test ini diambil dari eksternal, yaitu peneliti LIPI Siti Zuhro. Sehingga komposisinya adalah dua dari PKS, Ketua Fraksi DPRD PKS Suhaimi dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Sakir Purnomo; satu dari Partai Gerindra Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Syarif; dan satu dari eksternal Siti Zuhro.
Sandiaga Uno masih menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. (era.id)
Dengan model begini, Suhaimi pun menyebut proses fit and proper test ini justru menghilangkan sifat internal partai pengusung dalam penentuan wagub DKI.
"Ada misalnya Bu Siti Zuhro. Kemudian (fit and proper test) di-publish terbuka. Kan itu beda lagi? Dikesankan masyarakat jadi begitu (berbelit). Kebutuhan Pak Anies kan segera. Kalau kita lihatnya, itu segera. Kalau sudah diserahkan PKS udah serahkan aja PKS. Awalnya yang kita pahami fit and proper test itu internal," tutur dia.
"Tak semudah itu," kata Partai Gerindra
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik membantah kalau partainya coba menjegal PKS yang ingin kadernya segera mengenakan seragam dinas wagub DKI Jakarta.
Kata Taufik, fit and proper test dengan penguji sebanyak empat orang merupakan mekanisme yang paling penting buat partainya untuk menentukan sikap.
"Selayaknya fit and proper, Sandi dulu waktu mau nyalonin wagub ada mekanisme pendaftaran di Gerindra itu. Bagaimana kita mau ngurusin orang kalau kita enggak paham. Ini kan bukan soal kenal, bukan soal salaman," jelas Taufik.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno (masih jadi wakil gubernur DKI Jakarta) (era.id)
Taufik pun membantah upaya ini bertujuan mengulur waktu. Toh, kata dia, Anies tidak kerepotan bekerja sendirian alias jomblo untuk mengurus rakyat Ibu Kota.
"Soal katanya kita ngulur waktu, ya tergantung yang pengen itu (PKS). Tanya Pak Anies juga, kalau (prosesnya) lama juga enggak apa-apa kan?" lanjutnya.