Meutya Hafid Usul Plt Ketum Golkar Dipilih Lewat Musyawarah Mufakat Tanpa Voting
ERA.id - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid mengusulkan agar pemilihan pelaksana tugas (plt) ketua umum partai yang bakal digelar besok, dilakukan tanpa sistem voting. Ia menyarankan seluruh wakil ketua umum melakukan musyawarah mufakat.
Adapun rapat pleno ini dilakukan setelah Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Tidak perlu ada voting dalam pemilihan plt Ketum pada rapat pleno yang rencana akan digelar pada Selasa (13/8)," kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/8/2024).
"Menyarankan para waketum untuk duduk bersama musyawarah mufakat untuk plt ketum, sehingga pleno dapat berjalan kondusif," sambungnya menjelaskan.
Menurut Meutya, seluruh kader masih dalam kondisi kaget dengan keputusan mundurnya Airlangga. Ia mengingatkan, saat ini menjaga soliditas partai sangat penting menjelang Pilkada Serentak 2024. Sehingga para calon yang bakal berkontestasi bisa menjaga cara-cara yang bermartabat.
"Kader masih terkaget dengan keputusan Ketum, jangan dipaksa untuk voting," tegas Ketua Komisi I DPR ini.
Sebelumnya diberitakan, Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan ini terhitung mulai Sabtu (10/8) malam.
"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Airlangga dalam keterangannya melalui video, Minggu (11/8).
"Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," sambungnya.
Airlangga mengatakan, sebagai partai besar yang telah matang dan dewasa, DPP Partai Golkar selanjutnya segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku.
"Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi muruah Partai Golkar," tegas dia.