Singgung Regulasi Progam MBG, Waka DPR Wanti-wanti Pemerintah Soal Penyimpangan Dana
ERA.id - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyinggung soal regulasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap program tersebut.
Menurutnya, program unggulan pemerintah itu bisa dikatakan sukses apabila tepat sasaran.
"Monitoring atau pengawasan yang ketat, karena program MBG dapat dianggap sukses jika tepat sasaran, diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan dan tidak menimbulkan kerugian atau beban tambahan bagi masyarakat," ujar Cucun dikutip dari keterngannya, Rabu (8/1/2025).
Selain itu, dia juga mewanti-wanti potensi penyelewenangan dana program MBG. Pemerintah diharapkan melibatkan pengawas independen untuk memonitoring program tersebut.
Sebab, dia mengaku mendapat informasi adanya sekolah yang melakukan pungutan liar kepada para siswa dengan dalih digunakan untuk menjalankan program MBG. Dia menegaskan bahwa MBG adalah program yang sepenuhnya ditanggung oleh negara.
"Program yang melibatkan alokasi anggaran besar harus dikelola dengan transparansi. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengawas independen," kata Cucun.
"Penting juga bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua aspek teknis penyelenggaraan program, termasuk distribusi makanan bergizi dan pengadaan alat penunjang seperti wadah makan, berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi penerima manfaat," imbuhnya.
Oleh karena itu, Cucun meminta ada sanksi tegas jika ditemukan adanya praktik pungutan liar atau penyimpangan lainnya.
“Masyarakat dan orang tua murid harus dilibatkan dalam proses pemantauan pelaksanaan program agar mereka dapat melaporkan jika terjadi penyimpangan. Lakukan pula evaluasi berkala demi memaksimalkan jalannya program makan bergizi gratis," pungkasnya.
Diketahui, program MBG resmi dilaksanakan per Senin (6/1). Namun, di sejumlah daerah, biaya MBG berasal dari kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi membenarkan hal tersebut. Salah satunya pelaksanaan MBG di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun, hal itu terjadi lantaran masih ada sisa anggaran dari proyek uji coba yang memang berasal dari biaya pribadi Prabowo.
"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan di Jakarta, dikutip Selasa (7/1/2025).
Meski begitu, dia memastikan setelah anggaran pribadi dari Prabowo habis, selanjutnya Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai program MBG.
Diketahui, BGN mendapat anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.
"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN," kata Hasan.