Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Rapat RUU TNI di Hotel Mewah: Paradoks di Tengah Ekonomi Sulit
ERA.id - Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti keputusan Komisi I DPR yang menggelar konsinyering rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonsia (UU TNI) di hotel mewah. Hal itu dinilai sebagai sebuah paradoks di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah mengadakan Rapat Panja Revisi UU TNI di Hotel Fairmount, Jakarta selama dua hari.
"Kami melihat ini sebuah hal yang paradoks ya. Di tengah situasi negara, situasi ekonomi negara yang sulit, ada banyak gelombang PHK, kemarin bu Sri Mulyani baru menyampaikan bahwa ada defisit kurang lebih Rp3 triliun di APBN, yang menunjukan ada situasi krisis," ucap Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra kepada wartawan, dikutip Sabtu (15/3/2025).
Namun, di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi, DPR justru memilih hotel mewah sebagai lokasi untuk membahas revisi perundang-undangan. Hal itu menimbulkan kecurigaan bahwa pemilihan lokasi tersebut bertujan agar tak mudah dijangkau masyarakat. Sehingga pembahasan revisi UU TNI tak gaduh.
"Akhirnya masyarakat pada akhirnya tidak bisa mengakses apa saja pertemuan, apa aja yang dilakukan gitu ya, karena sifatnya tertutup gitu kan. Padahal masyarakat juga berhak tahu apa yang dibahas gitu kan," kata Dimas.
Dia lantas menyebut, salah satu elemen pembentukan perundang-undangan adalah kemudahan akses informasi bagi publik untuk memantau proses pembentukan produk undang-undang.
"Jadi, menurut kami ini satu hal yang sangat-sangat paradoks. Di Tengah situasi yang sangat sulit secara ekonomi, tapi kemudian ada pemborosan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh anggota DPR untuk melakukan pembahasan, dengan motivasi terselubung dan juga dengan upaya diam-diam," kata Dimas.
Sebagai informasi, Komisi I DPR dan pemerintah menggelar konsinyering rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi UU TNI secara tertutup di Hotel Fairmount, Jakarta Pusat.
Berdasarkan agenda acara yang diterima ERA, rapat Panja Revisi UU TNI berlangsung 2 hari sejak Jumat (14/3) hingga Sabtu (15/3). Rapat juga digelar maraton sejak pagi hingga malam hari.
Kabar tersebut dibenarkan Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin. Politisi PDI Perjuangan itu merupakan salah satu anggota panja Revisi UU TNI.
"Benar," kata Hasanuddin kepada ERA.id, Jumat (14/3).
Dia mengaku rapat Panja Revisi UU TNI hari ini hanya sebatas pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM). "Baru bahas DIM," kata Hasanuddin.