Kemiskinan dan Pendidikan Rendah Dinilai Jadi Biang Kerok Politik Uang dalam Pilkada
ERA.id - Pengamat sosial, Musni Umar menilai demokrasi Indonesia belum berjalan ideal karena masih banyak masyarakat miskin dan berpendidikan rendah. Akibatnya, praktik politik uang tetap subur dalam setiap pemilihan umum, termasuk pilkada.
"Kalau kita melihat masyarakat kita, memang demokrasi ini tidak kompatibel untuk rakyat kita. Bagaimana mau kompatibel? Pendidikan rakyat kita itu sudah, kita sudah mendekati 80 tahun, itu hanya 9 tahun sekolah mereka. Jadi artinya hanya sampai SMP, dan yang paling banyak pendidikannya itu SD. Bagaimana kita bisa menjalankan demokrasi kalau pendidikan rakyatnya rendah? Itulah yang terjadi di pendidikan kita ini. Jadi 50 persen lebih, 56 persen itu pendidikannya hanya sampai SMP," kata Musni dalam diskusi "Masa Depan Pilkada: antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik" di Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).
Untuk kasus kemiskinan, Musni menilai kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat rentan tergoda praktik transaksional dalam Pemilu. Oleh karenanya, dia menilai Indonesia belum sepenuhnya siap menjalankan demokrasi jika persoalan sosial-ekonomi tidak dibenahi.
"Apalagi orang miskin. Kalau orang miskin, tidak mungkin ingin supaya pendapatannya itu lebih-lebih, karena itulah sarana untuk mendapatkan uang. Nah, bagaimana menyelesaikan jumlah orang miskin yang sangat banyak? Ini sesuatu yang harus diatasi oleh pemerintah. Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan," tutur Musni.
Dia menegaskan persoalan demokrasi tidak akan selesai hanya dengan memperdebatkan pilkada dilakukan secara langsung atau melalui DPRD. Selama rakyat masih hidup dalam kemiskinan, politik uang akan terus menjadi bagian dari proses pemilihan.
Dalam konteks itulah, desain sistem pilkada perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni cara menekan biaya politik dan memastikan tata kelola pemerintahan daerah tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan mengatakan mahalnya biaya pilkada juga berkaitan dengan desain pemerintahan daerah, terutama posisi gubernur yang memiliki peran strategis sebagai wakil pemerintah pusat. Menurutnya, gubernur perlu berada dalam satu garis kebijakan dengan presiden agar program pemerintah pusat dapat diteruskan secara utuh ke daerah.
“Gubernur ini memang wakil pemerintah pusat. Yang namanya wakil pemerintah pusat, mestinya harus linier, harus satu garis. Enggak boleh presidennya ke kanan, gubernurnya ke kiri,” kata Yusak.
Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyebut wacana pilkada melalui DPRD perlu dicermati ulang. Sebab, dapat memperbesar kekuasaan partai politik dalam menentukan kepala daerah. Tantangannya adalah apakah partai mampu menahan diri dari godaan kekuasaan tersebut.
Apalagi dalam pilkada langsung saja, sejumlah partai kerap mencalonkan keluarga, kerabat, ataupun orang-orang dekat. Jika mekanisme pemilihan dilakukan melalui DPRD dia nilai bisa semakin mempermudah praktik tersebut.
Iwan juga menyoroti persoalan politik uang dalam pesta demokrasi. Pengamat ini mengatakan kandidat sudah mengeluarkan biaya besar sejak proses prakualifikasi. Biaya itu dikeluarkan kandidat agar mendapatkan dukungan dari partai politik.
"Karena partai merekomendasikan calon bukan berdasarkan kompetensi atau dedikasi, tetapi berdasarkan kapasitas finansial. Rata-rata calon kepala daerah banyak yang mengandalkan investor. Dan itu harus dibayar ketika mereka sudah menjadi kepala daerah," kata Iwan.