Adik Amran Sulaiman Minta Masyarakat Sulsel Berhenti Bicara, Kesal Diprotes Terus?
ERA.id - Adik Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, Sudirman Sulaiman, menggertak publik bahwa tak akan memperbaikan jalan rusak kalau masyarakat menanam pisang di atasnya.
Imbas ucapannya, publik di media sosial geger. Banyak dari mereka menilai, Sudirman anti kritik. Ada juga yang beranggapan kalau mestinya Sudirman memaklumi sebab pembangunan jalan bersumber dari pajak masyarakat.
Tak sampai di situ, Sudirman juga menyinggung pembangunan Stadion Mattoanging yang lahannya kini terbengkalai. Proyek itu tak dilanjukan lagi dengan alasan kalau dia tak suka didemo masyarakat.
Kecaman demi kecaman datang. Belakangan, Sudirman meralat ucapannya. Padahal sebelum itu, Sudirman menekankan kalau dia tak suka orang yang terlalu banyak bicara, makanya dia meminta masyarakat berhenti bicara.
"Jangan disalahartikan. Maksud saya, kalau badan jalan ditanami pohon pisang atau dipenuhi benda-benda lain, tentu akan menghambat rencana perbaikan," ujar Sudirman, Rabu kemarin, soal jalan provinsi yang rusak dan ditanami pohon pisang pada Peringatan Hari Jadi ke-67 Kabupaten Maros di Gedung DPRD setempat, Senin silam.
Kadung komentar pedas mengarah ke dirinya, Sudirman pun mengaku ucapannya bukan berarti Pemprov Sulsel takkan memperbaiki ruas jalan tersebut. "Kami memahami harapan masyarakat agar seluruh jalan provinsi yang rusak segera diperbaiki. Insya Allah semuanya akan ditangani secara bertahap," ujarnya.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat pekerjaan maupun mengganggu keselamatan pengguna jalan," tandasnya.
Sejauh ini Pemprov Sulsel tetap berkomitmen melaksanakan Program Pembangunan Jalan Provinsi 1.000 Kilometer melalui skema Multi Years Project (MYP) yang dikerjakan secara bertahap sesuai skala prioritas, kesiapan teknis, dan kemampuan anggaran.
Pernah mau tekan demonstrasi
Jauh sebelum komentar Sudirman yang picu kemarahan publik itu, Pemprov Sulsel pernah hampir membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi. Ide ini, oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan, dianggap cara pemerintah ingin membungkam demokrasi.
"Wacana Satgas itu sama saja akan menekan aksi demonstrasi, itu adalah sikap anti demokrasi dan pelanggaran HAM," ujar Kepala Departemen Eksternal Walhi Sulsel, Rahmat Kottir di Makassar, Februari silam.
Rahmat menilai keputusan Gubernur membentuk Satgas penanganan demonstrasi bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang sehingga tak memiliki dasar hukum.
Sejauh ini, katanya, demonstrasi di Sulsel meningkat akibat meningkatnya investasi yang tak sehat termasuk bisnis ekstraktif. Dia menganggap pemerintah mengizinkan perusahaan tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.