Batal Berjuang Lewat PK, Gibran Pilih Mengundurkan Diri, HMP DIbatalkan, Jokowi Pasrah

ERA.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak jadi berjuang di pengadilan untuk menyelesaikan isu mengenai ijazah SMA-nya yang dipastikan tidak ada.

Pada Selasa silam, Gibran sempat mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Siang ini, Kamis (12/11/2026), Gibran mengubah niatnya. Dia resmi membawa surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR, Ahmad Muzani, membenarkan itu.

Akhirnya, sebab Gibran pilih melepas jabatannya, Rapat Paripurna di DPR dengan agenda membahas usulan hak menyampaikan pendapat (HMP) pun batal digelar.

“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” tulis surat pembatalan rapat paripurna, Kamis.

Usulan HMP sebelumnya telah diterima oleh pimpinan DPR pada Rabu (11/11) kemarin. Sedikitnya 120 anggota DPR sudah menandatangani usul HMP karena menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Adapun pembatalan Rapat Paripurna DPR dikonfirmasi oleh Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin yang juga merupakan salah satu pengusul HMP.

Khozin mengaku menghormati pilihan dan sikap Gibran untuk mengundurkan diri. Setelah Gibran resmi mundur, usul HMP anggota DPR tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.

Minta dipercepat

Muzani mengaku Gibran tak banyak omong saat menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden. Setidaknya, pertemuan mereka cuma 20 menit di kompleks parlemen.

“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani saat jumpa pers.

Ia juga mengatakan Gibran tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya. Kini MPR pun segera menindaklanjuti surat pengunduran diri itu. Rapat pimpinan MPR langsung dilaksanakan pada hari ini.

MPR, lanjut Muzani, memiliki waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

Jokowi pasrah

Bapak Gibran, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), hanya bisa pasrah melihat anaknya menyerahkan surat pengunduran diri. Dia menganggap langkah Gibran sebagai dinamika politik yang biasa.

“Ya dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia telah menyampaikan kepada Gibran bahwa jabatan hanya sementara. Meski demikian, ia memastikan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. “Kami tetap terus mendukung, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ya, itu saja,” katanya.