Minta Jatah Menteri Ke Jokowi Itu Bentuk Intervensi
"Ya mudah-mudahan, PKB lebih beruntung itu artinya kalau kemarin dapat katakanlah empat (menteri), besok nambah, itu beruntung. Kalau sama-sama saja, ibarat usaha masih rugi, tapi kalau berkurang itu celaka," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.
Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia Maksimus Ramses Lalongke menilai ini adalah bentuk intervensi. Dia mengatakan, permintaan menteri seperti ini tidaklah etis.
"Permintaan itu tidak etis dan tidak tepat sebab seolah-olah presiden dalam tekanan partai politik pengusung," kata Maksimus kepada era.id, Kamis (18/7/2019).
"Permintaan itu bagian dari intervensi politik kepada presiden. Sehingga presiden tidak memiliki keleluasaan untuk menentukan pembantunya yang profesional dan mumpuni karena dibayangi tekanan koalisi," ungkapnya.
Maksimus berharap, Jokowi tak terganggu dengan permintaan jatah kursi menteri. Sebab, sebagai menentukan menteri adalah hak prerogatif presiden.
Meski begitu, Maksimus mengatakan, Jokowi harus menjaga keutuhan koalisi dengan mengakomodasi permintaan partai politiknya.
"Bahwa Pak Jokowi menjaga keutuhan koalisi, iya. Tapi proporsional saja. Nanti kan ketahuan mana parpol pragmatis, mana yang memang mendukung sepenuh hati," tegasnya.