Komisi XI DPR Fraksi PDIP: PSBB Jalan Tengah, Jangan Saling Menyalahkan
ERA.id - Sejumlah menteri mengritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memutuskan untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Para menteri menilai PSBB merugikan dari sisi ekonomi.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai sebaiknya jangan saling menyalahkan. Sebab PSBB yang rencananya mulai berlaku 14 September itu merupakan jalan tengah untuk mengatasi lonjakan kasus pandemi COVID-19 di Jakarta.
"Saya kira tidak tepat ya saling menyalahkan. Karena kan memang sejak awal kita sudah sepakat bahwa PSBB ini kan jalan tengah," ujar Hendrawan saat dihubungi, Jumat (11/9/2020).
Hendrawan menjelaskan, PSBB menjadi jalan tengah karena jika menggunakan opsi lockdown akan menimbulkan suasana yang mencekam di masyarakat. Sementara jika dilakukan pelonggaran dengan mengandalkan herd imunity atau orang dengan imunitas yang baik yang bisa bertahan, dinilai negara tidak hadir.
Karenanya, pemerintah mengambil jalan tengah, yaitu PSBB. Mengingat PSBB transisi ternyata tidak bisa efektif menjaga masyarakat Jakarta dari penularan COVID-19.
"Ini mobilnya jalan pelan-pelan nanti kalau sudah agak longgar 'gasnya' kita tekan. Kalau masih tinggi pandeminya, 'remnya' yang kita tekan. Nah ini sekarang karena agak tinggi, remnya yang kita tekan. Itu maksudnya ada PSBB," papar Hendrawan.
Namun, politisi PDIP ini juga memahami kekhawatiran menteri-menteri yang membidangi ekonomi dan keuangan, di tambah keinginan masyarakat yang mayoritas menginginkan ekonomi terus berjalan. Terlebih di masa PSBB transisi aktifitas perekonomian bisa dikatakan sudah kembali normal.
"Tapi nggak boleh saling menyalahkan. 'Rem dan gas' diperhatikan," kata Hendrawan.
Intinya, kata dia, manajemen 'pedal gas dan rem' harus digunakan sesuai kondisi yang dihadapi. Begitu juga dengan akselerasi ekonomi tidak bisa dilakukan tanpa memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat. Sebaliknya, perlawanan untuk menjaga penyebaran COVID-19 yang terlalu kuat, juga tidak bijaksana bila harus mematikan mata pencaharian penduduk.
"Jalan tengah terbaik adalah dibangunnya kesadaran dan disiplin masyarakat yang tinggi, sehingga kontrol terhadap penyebaran virus bisa melekat (built-in) dalam kegiatan ekonomi. Aman dari virus, tetap produktif dalam kegiatan ekonomi," pungkasnya.