Biden Diminta Jaga Jarak dari Lobi-lobi Perusahaan Teknologi
ERA.id - Tiga puluh dua kelompok yang mencakup pemerhati undang-undang konsumen Amerika Serikat (antitrust) dan isu progresif lainnya mengirimkan surat kepada Presiden-terpilih Joe Biden, Senin (30/11/2020) yang isinya berupa desakan agar pemerintahaannya kelak jangan terlalu terpengaruh oleh lobi-lobi dari perusahaan-perusahaan teknologi.
Sebelumnya, Reuters sempat memberitakan bahwa tim transisi Biden merekrut lebih banyak orang dari kalangan eksekutif perusahaan teknologi alih-alih dari kalangan pengritik teknologi. Hal ini mengisyaratkan siapa dan pandangan seperti apa yang akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan Biden ke depan.
Surat yang dikirimkan pada Senin meminta Biden mengeluarkan dari timnya para eksekutif bisnis, pelobi, dan konsultan yang bekerja untuk perusahaan seperti Facebook, Amazon, Google, Apple, dan Microsoft. Kelompok advokasi itu mengatakan bahwa bisnis teknologi telah mencederai hak-hak konsumen dan ekonomi AS.
"Kami meyakini bahwa pemerintahan Anda harus mengatasi ancaman dari perusahaan teknologi yang monopolistik. Perusahaan itu hanya bisa terawasi jika pemerintahan Anda tidak terlalu bergantung pada orang-orang yang berafiliasi dengan perusahaan tersebut," demikian ditulis dalam surat tersebut.
Reuters mengaku tidak langsung mendapatkan tanggapan dari perusahaan-perusahaan yang disebut dalam surat tersebut. Namun, seluruh perusahaan itu, kecuali Microsoft, saat ini tengah menghadapi penyelidikan di tingkat federal dan negara bagian mengenai praktik bisnis masing-masing.
"Kami yakin bahwa menghilangkan hubungan timbal balik antara perusahaan Anda dengan Silicon Valley justru akan baik untuk pemerintahan Anda," tambah surat tersebut, menyinggung sebuah kawasan di California, tempat bercokolnya perusahaan-perusahaan teknologi top dunia.
Sebelumnya, pada Oktober, Reuters juga telah merilis laporan bahwa Amazon dan perusahaan teknologi top dunia tengah menikmati banyak bantuan dari pemerintahan Biden lewat bantuan dana dan koneksi 'orang dalam' pemerintahan.